Posted in Lingkungan Opini Reforma Agraria

Indonesia Bubar Jika . . .

Indonesia Bubar Jika . . . Posted on April 4, 20181 Comment

Penikmat kopi dan senja

Maret berselang, April pun datang. Hingar-bingar Indonesia saat ini tak bisa lepas dari apa yang disuguhkan oleh teknologi dan media. Maka tak heran, kategori milenial disematkan adalah untuk meng-generalisir masyarakat di zaman atau era saat ini yang mana ketergantungan akan teknologi berupa gadget begitu cepat menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hal itupun berbanding lurus dengan potensi meningkatnya penyebarluasan Hoax atau kita biasa menyebut berita ngapusi yang tersebar di ruang media komunikasi. Hebatnya lagi, biasnya antara benar dan salah suatu kabar seringkali kita respon dengan latah; kalogak panik kemudian heboh sendiri, ya muncul komentator atau pengamat dadakan.

Dari Indonesia bubar ditahun 2030, Sertifikasi tanah yang kibul, hingga kontroversi larik-larik puisi yang sempat menjadi headline membosankan di kolom-kolom media. Sayangnya, rakyat tak sebegitu gaduh dan acuh akan kabar-kabar semacam itu layaknya para elite negeri ini. Rakyat lebih gemar menitik perhatikan pada hal yang berkaitan langsung pada kehidupan mereka; pada naik-turunnya harga kebutuhan pokok, pada terjaminnya produk yang mereka panen nantinya, pada keberlanjutan pendidikan anak cucu mereka nantinya. Bubarnya Indonesia di 2030 seakan menjadi pernyataan imajinatif yang tak dapat dikalkulasikan dengan rasio. Irama serupa juga dimainkan oleh Bapak-Anak (Amien R. beserta crew nya) soal ‘bagi-bagi sertifikat itu pengkibulan’. Kedua tokoh senior yang namanya dikenal bahkan diagungkan di seantero negeri ini berpotensi menambah catatan Hoax-hoax berikutnya, yang memang itu teridentifikasi dari kalangan komprador berbasis partai. Sementara rakyat masih saja sibuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dilingkungan terdekatnya, justru para elite-elite demikian yang mengaburkan kepercayaannya akan wakil-wakil rakyat yang visioner.

Teringat dari rubric yang pernah diangkat mojok.co , yang kiranya berisi Pak Amien sebagai oposan (golongan oposisi) yang nyliliti . Artinya sebagai slilit, ia berani mengganggu mulut siapa saja yang dirasa tak pas baginya, presiden sekalipun. Memang luar biasa manusia senior satu ini. Bahkan tanpa pandang bulu, ia hujami batang-batang slilit di mulut (baca: rezim) siapa saja. Pun sekarang praktik yang nyliliti nya Pak Amien tersebut menjadi cerminan khas wakil rakyat sekaliber pimpinan DPR RI saat ini, nyinyir.

Sementara persoalan ruang hidup di negeri ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan meja-meja para birokrat apalagi dengan nyinyiran Pak Amien yang hanya membandingkannya dengan pola kepemilikan kahan diseluruh Indonesia , melainkan juga gerakan kolektif bottom up akan urgensi ruang hidup yang kian kritis. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mempertegas, melalui Sekjendnya, bahwa bagi-bagi sertifikat bukan berarti reforma agraria, karena seharusnya ada penataan ulang dulu sebelum sertifikasi dilakukan. Dewi (Sekjend KPA) menambahkan lagi bahwa kegagalan reforma agraria juga lantaran pemberian lahan terhadap korporasi terus berlanjut, pun dengan tak terselesaikannya soal konflik agraria. Akhirnya hal tersebut menyebabkan gejala penurunan jumlah petani secara signifikan dan angka urbanisasi serta pertambahan jumlah buruh migran meningkat.

Tahun politik atau pilkada diibaratkan tahunnya para pengobral janji turun gunung. Bagaimana bisa? Karena lumbung suara terisi juga salah satunya dikarenakan janji-janji politik yang semacam ini, biasa disebutnya dengan aktivitas kampanye. Harapan besar akan wakil-wakil rakyat yang visioner dan sesuai akan kebutuhan rakyatnya bukan menjadi salah satu ukuran sukses tidaknya momen pilkada. Maraknya izin yang keluar untuk pengkonversian lahan atau zonasi dan pertambangan menjadi hal yang juga harus diperbincangkan jauh-jauh hari menjelang momen pilkada, mengingat potensi krisis ruang hidup dikemudian hari. Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan sebelum atau beberapa saat pasca pilkada merupakan potensi sumber ongkos politik bagi para kandidat pilkada di 2018 ini. Pasalnya, sejumlah regulasi dan peraturan yang dibuat, dirancang, dan dikeluarkan di tahun politik. Hal tersebut mengindikasikan, kerawanan digunakan  sumber pembiayaan politik calon kepala daerah serta menguntungkan perusahaan tambang. Seperti halnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2018 yang keluar 19 Februari 2018 lalu tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara. Pada intinya menurut JATAM, Permen itu untuk mempermudah penetapan wilayah tambang, penyiapan WIUP yang tertutup. Lantas apa hubungannya dengan obral-obral janji para politisi ? Tepat sekali, kaitannya adalah indikasi sumber pendapatan untuk ongkos rangkaian kampanye-kampanye; mulai dari pengadaan tablig akbar hingga panggung-panggung orkes bertemakan kerakyatan yang tentu itu terstempel – sponsori oleh logo partai dan foto calon, begitulah kira-kira.

Setidaknya dari ketiga kegaduhan yang menarik perhatian publik yang menyoal bubarnya Indonesia, program yang mengkibuli, dan larik puisi yang kontroversial tersebut memberikan pandangan kepada kita, bahwa Indonesia tidak akan benar-benar bubar selagi kecintaan terhadap pemain bola kenamaan Egy Maulana sebesar kecintaan terhadap praktik persepakbolaan nasional yang bersih dan fairplay disegala penjurunya. Apalagi kidung-kidung kibul yang disematkan  para tokoh publik atau wakil rakyat dapat memberikan kesadaran bahwa yang pantas menyandingi praktik-praktik bebangsa dan bernegara adalah rasa kepedulian atau sikap kritis rakyatnya.

Salam.

Penikmat kopi dan senja

1 thought on “Indonesia Bubar Jika . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *