Posted in Filsafat Ideologi Rousseau

Jean Jacques Rousseau [bagian 1]

Jean Jacques Rousseau [bagian 1] Posted on November 14, 2017Leave a comment

https://antimateri.com/adoration-pour-jean-jacques-rousseau/

 

Jean Jacques Rousseau (lahir di Jenewa, Swiss, 28 Juni 1712 – meninggal di Ermenonville, Oise, Perancis, 2 Juli 1778 pada umur 66 tahun) adalah filsuf politik dan moral Prancis. Rousseau umumnya di pandang sebagai “bapak” nasionalisme politik, namun juga memengaruhi banyak pemikiran lain seperti liberalisme, sosialisme, anarkisme dan fasisme. Gagasan dan pemikiran Rousseau juga banyak memengaruhi tokoh Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta dan para tokoh nasionalis lainnya.

Pada periode paling produktif dalam kehidupannya, Rousseau melahirkan dua karya besarnya yaitu Emile dan The Social Contract keduanya muncul pada tahun 1762. Karya Rousseau, Emile yang menjelaskan prinsip-prinsip agama alami dalam pemahaman rousseau membuat jengkel kalangan ortodoks Katolik dan Protestan; The Social Contract bahkan lebih membahayakan, karena buku ini mendukung demokrasi dan mengabaikan hak suci para raja. Meski berkat dua buku tersebut popularitas Rousseau terdongkrak, namun dia tetap menuai badai kecaman dari kalangan elite pajabat dan berujung pada diusirnya Rousseau dari Perancis.

Pada tulisan ini saya tidak akan membahas dua karya besar Rousseau melainkan saya akan membahas secara garis besar pemikirian politik Rousseau dalam bukunya The Social Contract, yang banyak memberikan pengaruh tarhadap munculnya Nasionalis sebagai ideologi politik. Meskipun Rousseau tidak menyoroti secara spesifik isu bangsa, atau mendiskusikan fenomena nasionalisme, penekanannya terhadap kedaulatan populis terekspresikan dalam ide “kehendak umum”, menjadi benih yang darinya doktrin nasionalis bersemi (Heywood, 2006:297).

Dalam pengantar bukunya dia mengatakan: “Sebagai seorang warga negara dari suatu negara mardeka dan, dengan demikian, sebagai warga dari penguasa negara itu, betapapun lemah pengaruh suara saya, dengan ketetapan hati saya ingin membuktikan kemampuan saya untuk menangani berbagai urusan umum”. Kalimat ini membuktikan betapa dia mendukung demokrasi, dan ketika dia sedang berbicara demokrasi, yang di maksud sama halnya dengan sistem demokrasi yang ada di Yunani yaitu partisipasi langsung setiap warga negara; Pemerintahan yang mewakilinya di sebut “aristokrasi elektif”.

Dalam pembahasan untuk bab pertamanya Rousseau melontarkan retorika yang sangat kuat: “Manusia dilahirkan bebas. Kendati demikian kita melihat di manapun mereka hidup terbelenggu. Mereka yang merasa bahwa dirinya adalah pemimpin bagi yang lain, akan berpikir untuk berhenti agar tidak menjadi budak yang lebih besar dari rakyat yang di perintahnya”. Kebebasan yang di maksud Rousseau bukanlah kebebasan negatif yaitu setiap orang semestinya dibiarkan sendiri, dan bebas dari campur tangan siapapun, seperti yang di anut oleh kaum liberal klasik atau neo liberal. Kebebasan oleh Rousseau digambarkan sama halnya ikatan dalam keluarga. Anak akan tetap terikat kepada sang Ayah selama masih membutuhkan perlindungannya, setelah kebutuhan itu berhenti maka berakhirlah ikatan tersebut. Anak akan bebas dari kewajiban untuk taat pada Ayahnya. Sebaliknya sang Ayah pun bebas dari kewajiban terhadap anaknya. Kedudukan keduanya menjadi sama-sama menjadi bebas. Bila mana mereka masih tinggal bersama itu bukanlah karna suatu kebiasaan, melainkan kabersamaan itu ada kata Rousseau “karna atas dasar konvensi”. Jelaslah kebebasan bukan menjadi tujuan utama dari pemikiran Rousseau, akan tetapi kesetaraanlah yang ingin di capai Rousseau dengan mempertaruhkan kebebasan.

Dalam urusan negara, Rousseau pun berpadapat “Bila rakyat di paksa patuh, dan merekapun benar-benar patuh, itu baik. Tetapi, segera sesudah rakyat merasa mampu untuk melemparkan penindasan atas dirinya dan mereka benar-benar melakukannya, itu lebih baik lagi. Untuk memperoleh kembali kebebasannya, sudah tentu rakyat pun boleh menggunakan hak yang sama yang dahulu di pakai untuk mencabut kebebasan itu dari tangan mereka. Kebebasan itu dibenarkan untuk kembali kepada rakyat, atau kebebasan itu dibenarkan untuk direnggut dari tangan rakyat”. Karena itu keluarga menjadi model pertama dalam masyarakat politik. Di mana dalam keluarga kebebasan itu diperoleh ketika kewajiban sang anak dan tanggung jawab sang ayah sama-sama terpenuhi. Dalam urusan negara kebebasan itu mampu diperoleh ketika kewajiban rakyat dan tanggung jawab pemerintah sama-sama terpenuhi. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah begaimana kebebesan dalam masyarakat akan terjamin?, sedangkan pada pembahasan bab pertama Rousseau mengatakan “Pemimpin yang sadar tidak akan mau menjadi budak dari rakyat yang dipimpinnya”, pertanyaan ini lah yang kemudian hendak di pecahkan melalui metode konvensi oleh Rousseau.

Dalam konsep kepimpinan, Rousseau berpendapat “Seseorang bisa saja memperpudak separuh dunia dan masih bisa melanjutkan sikap individualnya. Sudah tentu kepentingannya atas dasar dirinya sendiri dan akan terpisah dari kepentingan orang lain. Jika orang itu kemudian jatuh maka bekas kerajaannya tidak akan terus berlangsung dan tidak lagi terikat pada apapun, bagaikan pohon yang hancur termakan oleh api dan akan menjadi segunduk abu”. Oleh karenanya memilih seorang pemimpin menjadi sangat penting dan untuk menentukan pemimpin. Rousseau miminjam perkataan Grotius “Rakyat dapat memberikan dirinya kepada seorang raja”. Jadi, seorang pemimpin sebelum dipilih, dia adalah seorang rakyat biasa. Jadi ketika kita hendak memilih pemimpin kita harus meneliti terlebih dahulu begaimana dia ketika masih menjadi rakyat biasa. Tindakan tersebut menjadi tindakan yang sangat penting untuk di lakukan karna pemipin akan menjadi pondasi penting dalam masyarakat. Namun dalam proses tersebut Rousseau menambahkan “Sesungguhnya, andaikata tidak ada konvensi sebelumnya di manakah-kecuali pemilihan itu dicapai dengan suara bulat-akan timbul kewajiban yang akan mengikat minoritas untuk tunduk pada pilihan mayoritas?. Hukum yang memberikan suara mayoritas pada kekuasaan untuk memutuskan semua permasalahan masyarakat, hanya dapat ditetapkan dengan suatu perjanjian. Ini membuktikan keharusan adanya kesepakatan paling tidak satu kali”.

 

 

 

 

Heywood, A. (2006) IDEOLOGI POLITIK: Sebuah PengantarPenerjemah. Yudi Santoso, S.Fil. Pustaka Pelajar.

Rousseau, J.J. (1986) Kontrak Sosial, Alih bahasa. Sumardjo. Penerbit Erlangga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *