Posted in Uncategorized

Pentingnya Etika Politik dalam Menciptakan Kepemimpinan Pancasila

Pentingnya Etika Politik dalam Menciptakan Kepemimpinan Pancasila Posted on November 3, 2017Leave a comment

Menurut Haryatmoko (2003: 1) “Politik riil adalah pertarungan kekuatan, filsafat politik dan etika politik dianggap dunia ideal yang tidak mencerminkan realitas politik yang keras itu”. Tugas filsafat politik adalah bukan mendiskripsikan fakta, melainkan membangun konsep-konsep yang membuat politik semakin dipahami secara lebih mendalam. Filsafat politik memikirkan apa yang menjadi pra andai dalam debat-debat dan keputusan politik. Hanya kesulitannya dalam filsafat politik adalah pra-andai-pra-andai itu dibentuk oleh kepercayaan, norma, nilai yang ada dalam suatu budaya politik lingkungan filsuf.

Eric Weil dalam Haryatmoko (2003: 23) menyatakan bahwa filsafat politik merupakan suatu gerak yang berangkat dari moral/etika dan melampauinya dalam suatu teori negara. Moral sebagai titik tolak filsafat politik menjadi penting karena akan mengetuk nurani para elit politik. Orang yang mampu memasuki dimensi moral dalam kehidupannya mudah menyesuaikan dengan dengan etika politik dalam penyelenggaraan negara. Dimensi moral ini menjadi dasar rasional penyelenggaraan politik.Moral cenderung melarang dan kurang membekali perwujudan tindakan. Agar tututan etika moral terpatri dalam sejarah orang harus mulai dari rasionalitas yang sudah berjalan yaitu sistem sejarah yang membentuk komunitas. Pancasila merupakan mediasi etika moral politik dalam menghubungkan antara visi moral seseorang dan tindakan kolektif.

Cermin baik buruknya wajah republik berasal dari perilaku para pemimpinnya. Moral dan etika politik para pemimpin di Indonesia kini kerapkali tidak mencerminkan kepentingan mayoritas rakyat. Tidak dapat diingkari, korupsi sudah berakar hebat di kalangan para elit politik. Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi selama 10 tahun selalu ada nama-nama besar yang menjadi tersangka kasus korupsi. Di tahun 2014, Surya Dharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadan haji. Akil Mochtar diproses hukum atas penerimaan suap sebesar Rp. 3 Miliyar dari bupati Gunung mas. Nama-nama tersebut adalah contoh menurunnnya tingkat moral dan etika politik dalam pelaksanaan demokrasi dan kepemimpinan Pancasila.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan rumusan falsafah politik yang hanya dapat lahir pada saat historis tertentu dan dirumuskan oleh orang-orang tertentu (Suseno, 2001: 114). Penerimaan Pancasila sebagai landasan politik bernegara tidak hanya menjadi peristiwa politik, tetapi juga peristiwa moral. Peritiwa itu ditandai dengan keberhasilan setiap kelompok komponen bangsa keluar dari partikularitas agama dan kedaerahan masing-masing. Ini merupakan suatu bentuk kesadaran moral yang oleh L. Kohlberg dimasukkan ke dalam paska-adat. Artinya keputusan moral merupakan hasil kesadaran dan rasa hormat pada hak-hak, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang disepakati bersama demi kesejahteraan umum.

Perilaku politikus hanyalah salah satu dimensi etika politik. Kehendak yang baik harus ditopang dengan institusi yang adil. Kehendak yang baik berfungsi mempertajam makna tanggung jawab, sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan mengorganisir tanggung jawab. Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Di satu pihak etika politik sekaligus adalah etika individual dam etika sosial. Etika individual karena membahas masalah kualitas moral pelaku. Etika sosial karena merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial dan institusi yang adil.

Etika individual dan etika sosial dalam etika politik berperan sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, mampu memberikan kontruksi kepada budaya politik, itu artinya etika politik mampu memberikan kontruksi kepada kepemimpinan Pancasila. Peran etika moral politik yang akan menjadi konstruksi bagi kepemimpinan Pancasila yaitu sebagai berikut.

Budaya politik santun dengan menempatkan diri dengan melihat posisi orang lain. Etika dan moral politik mengajak kritis seseorang untuk memperhitungkan orang lain dan berperilaku empati, sesuai dengan aspek etika individu yang diajarkan oleh etika politik, sehingga cita-cita demokrasi yang terumus oleh sila-sila Pancasila dapat terwujud.

Budaya politik santun ditunjukkan melalui pemberian penjelasan isi normatif yang ditunjukkan oleh sejarah, fakta ekonomi, sosial, dan budaya oleh etika dan moral politik. Etika politik berperan memberikan penjelasan normatif tentang sejarah landasan negara (Pancasila) sampai akhirnya menjadi falsafah politik. Sehingga seseorang mampu merefleksikan kembali arti penting dari tujuan demokrasi Pancasila.

Etika politik menguji dan mengkritik legitimitas keputusan politik, institusi, dan praktik politik. Dalam hal ini sesuai dengan aspek etika sosial dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila.
Politik mempunyai makna karena perhitungan reaksi yang lain seperti harapan, protes, kritik, persetujuan, penolakan. Makna etis akan semakin dalam apabila tindakan politikus didasari oleh bela rasa dan keberpihakan yang lemah atau korban. Oleh karena itu, etika politik sangat penting ditumbuhkan, dipahami, serta dilaksanakan sebagai wujud konstruksi kepemimpinan Pancasila di era yang semakin global ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *