PTSL Desa Besuk Tempeh Amburadul GMPK Berikan Pandangan Hukum

  • Bagikan

Lumajang (Pelopor.net) – Kamis 18/06/2021, Berawal dari informasi warga terkait program PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Besuk kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. Yang diduga amburadul baik pembentukan panitia ataupun penentuan pembiayaannya yang terindikasi mengarah ke tindakan pungli. Semua terlaksana secara Terstruktur, sistematik dan masif, karena panitia PTSL desa Besuk terdiri dari perangkat desa menjabat ganda sebagai pokmas diduga sengaja untuk memuluskan tindakan punglinya.Banyak warga mengeluh dengan proses serta tarikan anggaran untuk PTSL desa Besuk.

Terkuak semua setelah awak media dan anggota LSM GMPK Lumajang melakukan investigasi dan kompirmasi kekantor Desa Besuk. Mewancarai Sekdes Eka Susilowati yang merangkap sebagai ketua panitia PTSL dan Edi kaur keuangan merangkap sebagai sekretarisnya. Keduanya setelah ditanya aturan tentang pelaksanaan program PTSL, Mereka bingung dan sama-sama menjawab tidak tau. Mereka mengakui penunjukan oleh Kades Besuk Supatno dan semua apa kata kadesnya. Setelah ditanya oleh awak media, apakah penunjukan ini hanya sebagai formalitas saja untuk memenuhi syarat dan aturan, mereka juga kompak menjawab iya. Sekdes Eka Susilowati dan Edi juga mengatakan penujukan panitia dan penentuan biaya tidak melalui musdes (Musyawarah Desa) terlebih dahulu. Tidak ada notulen dan pemberian bukti pembayaran bagi warga yang sudah membayar biaya PTSL.

Sekdes Eka Susilowati mengatakan,Penunjukan saya apa kata pak kades, Termasuk penentuan biaya sebesar 1.000.000 (Satu juta rupiah) juga kebijaksanaan pak kades. Saya hanya sebagai ketua panitia formalitas, karena tidak punya kewenangan untuk memutuskan semua apa kata pak Kades. Jadi untuk permasalahan PTSL Desa Besuk silahkan langsung berhubungan dengan pak Kades Supatno,” paparnya.

Kaur keuangan Edi yang merangkap jabatan sebagai sekretaris menuturkan, Sama seperti yang disampaikan sekdes Eka Susilowati,penunjukan tanpa musdes semua apa kata pak Kades. Juga penentuan biaya, terkait perincian biaya 1.000.000 adalah, 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk admitrasi PTSL yang 500.000 untuk lain-lain atau biaya surat pernyataan.Kami hanya menjalankan sesuai petunjuk dan perintah pak kades,” tuturnya.

Dilain waktu dan tempat Kades Besuk Supatno mengatakan dengan jelas dan tegas,”Sengaja saya tunjuk perangkat desa yang diketuai oleh sekdes menjadi pokmas dan panitia PTSL untuk mengamankan dokumen penting. Untuk penunjukan tanpa musdes semua apa kata saya. Termasuk penarikan biaya sebesar 1.000.000untuk biaya PTSL 500.000,untuk lain-lain 500.000. Kami kerja masak cuma dapat capek gak dapat hasil. Dan itu semua atas dasar petunjuk dari oknum kejaksaan dan diperbolehkan,” tandasnya.

Dengan adanya temuan di lapangan dan hasil kompirmasi keberbagai pihak yang terkait,Ketua GMPK Lumajang Guntur nugroho layangkan surat pandangan hukum dan angkat bicara.

“Semua yang dilakukan oleh perangkat Desa dan Kades Besuk adalah ngawur dan sangat menyalahi aturan. Panitia PTSL itu harus dari pokmas dan bukan perangkat desa,untuk menghindari terjadinya pungli dan korupsi.Kalau yang dilakukan oleh Desa Besuk sekarang adalah merupakan indikasi TIPIKOR yang terstruktur, sistematis dan masif.

Masih menurut Guntur Nugroho, Karena semua dikuasi oleh perangkat desa, Namun mereka hanya sebagai pejabat formalitas semua keputusan ada ditangan Kades.Anehnya lagi ketua panitia PTSL dan sekretaris tidak tau aturannya seperti apa,kan lucu.Biaya kepengurusan sudah ditentukan oleh pemerintah tidak boleh lebih dari 500.000.La terus yang 500.000 dari nominal 1.000.000 kemana, kalau bukan pungli apa namanya,” pungkasnya.

Didalam amburadulnya PTSL di Desa Besuk ini Kades sebagai penanggung jawab pemerintahan desa dan perangkatnya. Diduga melanggar SKB 3 Mentri tahun 2017 dan Perbup no 19 tahun 2018. Dalam melaksanakan perintah negara adalah perbuatan melawan hukum yang sudah diatur dalam UU no 6 tahun 2014 tentang desa. Serta pemungutan uang dengan dalih sebagai biaya pengurusan PTSL tidak sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, Dapat disebut Pungli (Pungutan liar) sesuai dalam Undang-Undang no 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. (Den/ekstrim)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *