Pemuda Desa Grati Laporkan Panwascam Sumbersuko dan Pihak Terkait PAW Kepala Desa Grati Ke Ombudsman

  • Bagikan

Lumajang, PELOPOR.NET – Dengan adanya pemberitaan tentang Prosedur Pemilihan Panitia PAW Desa Grati yang tidak sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksa naan Pemilihan Kepala Desa. Ketua Karang Taruna “Maju Bareng” yang merupakan tokoh pemuda di Desa Grati sudah membuat surat pengaduan ke pihak terkait yang ada di Kabupaten Lumajang namun karena tidak mendapatkan respon maka laporan tersebut dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Senin 28 Juni 2021.

Ketua Karang Taruna Maju Bareng Desa Grati Achmad Ghozi Maulana Said melaporkan Penyelenggara Pilkades PAW Kepala Desa Grati kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur terkait Pelanggaran “Maladministrasi” dalam Penyelenggaraan Pemilihan PAW Kepala Desa Grati karena dalam prosesnya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

“Hari senin saya ke Ombudsman RI Perwakilan Jatim dan melaporkan dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan PAW Kepala Desa Grati. Kami berharap dengan adanya laporan ini Ombudsman segera memproses dan memanggil pihak-pihak terkait untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya “tutur Ghozi”

Maladministrasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU 37/2008”) diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

“Kami sangat berharap dan percaya bahwa Ombudsman RI Perwakilan Jatim yang selama ini terkenal akan profesionalitasnya agar segera menindak lanjuti laporan kami ini”, ucap Ghozi

Ombudsman Jatim memintanya kembali lagi lusa untuk konsultasi lebih lanjut, mungkin Kamis 1 Juli 2021 terkait lanjutan laporannya.

Masih Kata Ghozi, “Tujuan kami melaporkan permasalahan ini agar kedepan semua Penyelenggara Pilkades serentak atau PAW tunduk dan patuh pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanpa terkecuali”.

“Itu kenapa kami mendatangi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur hari ini dan berharap perkara ini segera diselesaikan”, imbuhnya. (Azis)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *