Tambang Pasir Lumajang Marak Pungli, Pemkab Harus Tindak Tegas

  • Bagikan

Lumajang, Pelopor.net – Polemik kasus pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang Jawa Timur perlu penanganan serius dari seluruh stakeholder yang ada, yang itu tidak boleh diremehkan karena bisa berpotensi konflik horisontal antara pengusaha tambang, sopir dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisioner Forum Panggung Rakyat Lumajang (FPR) Dwi Wismo Wardono SH MH, yang mengaku sangat prihatin dengan kondisi carut marut pertambangan pasir yang hingga saat ini sepertinya belum menemukan solusi yang terbaik.

“Pemerintah daerah tidak boleh meremehkan hal ini dan harus segera melakukan penanganan yang serius, karena bisa berpotensi menimbulkan konflik horisontal,” tegasnya pada media ini Minggu (27/6/2021) tadi.

Dijelaskan, dari pengamatan FPR ada beberapa hal yang melatarbelakangi konflik yang selama ini kerap terjadi di lapangan, diantaranya maraknya pungutan liar, kerusakan jalan dan status peredaran Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang masih terjadi polemik.

“Menjamurnya Poltal liar di jalan umum, dengan dalih tertentu, apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Hal itu bertentangan dengan undang-undang. Sebab dalam aktivitas apapun harus memiliki payung hukum yang jelas, Contohnya yang kita temukan penarikan Rp 50 ribu yang harus dibayar oleh para sopir di salah satu portal Wilayah Candipuro. Padahal menurut info dari para sopir dalam satu hari itu bisa ratusan truk yang lewat,” ungkapnya.

Masih menurut Dwi Wismo, praktek pungutan liar yang terjadi selama ini terkesan kurang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Terbukti praktek-praktek tersebut sudah berlangsung cukup lama di Kabupaten Lumajang.

“Kita berharap Pungutan liar ini segera diberantas, itu bisa dikategorikan aksi premanisme. Pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Tim saber pungli Lumajang harus sigap dalam menyikapi permasalahan tersebut sesuai kewenangannya,” ujarnya.

“Dampak dari aktivitas pertambangan selanjutnya adalah kerusakan jalan, kita bisa lihat banyaknya jalan rusak akibat armada pasir. Ini pengawasannya bagaimana, harusnya pemerintah memikirkan hal itu dan itu harus ditertibkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, SKAB yang sampai saat ini masih memicu polemik juga perlu dipertegas dengan penerapan aturan yang jelas. Sebab, kata dia, yang terjadi di lapangan seakan tidak terkontrol dan terkesan terjadi ‘permainan’.

“Peredaran SKAB yang liar, harus diteliti, harus dilakukan penindakan. Karena SKAB itu hanya bisa dikeluarkan oleh Penambang legal sehingga tidak terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Sementara itu salah seorang sopir truk pasir ketika diminta keterangan awak media mengatakan jika selama ini mereka terpaksa membayar portal-portal meskipun merasa keberatan dengan alasan keamanan. “Ya kita bayar mas, karena saya tidak ingin ruwet,” tutur Sopir yang enggan disebutkan namanya.

Dia juga berharap kepada pemerintah untuk bisa menghilangkan tarikan-tarikan (Portal) yang membebani para sopir truk pasir di kabupaten Lumajang. Karena, itu mengurangi pendapatannya (Sopir).

“Akibat adanya tarikan-tarikan itu, pendapatan saya berkurang banyak,” pungkasnya.

Pantauan media ini dari banyaknya informasi dan fakta di lapangan yang didapat dari berbagai sumber, diprediksi akumulasi penarikan portal-portal yang ada bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam perharinya.

Informasi dari para sopir, jalur pertambangan di Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pasirian saja, ada Gladak perak, kampung renteng , Kebon deli, sumber kajar, jugosari, Danurojo , Bago. Belum lagi yang lainnya.

Karena di Lumajang informasi dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) ada 7 Kecamatan yang memiliki lokasi pertambangan yaitu: Kec Sumbersuko, Kec Pasrujambe, Kec Tempeh, Kec Pasirian, Kec Candipuro, Kec Pronojiwo dan Kec Tempursari. (Den ekstrim)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *