Dana Keamanan Tebu Ratusan Juta Rupiah Desa Bangle Disoal

Pelopor.Net - 28 Februari 2022 - 12:41 WIB
Dana Keamanan Tebu Ratusan Juta Rupiah Desa Bangle Disoal
 (Pelopor.Net)
|
Editor

Tek foto: Danuri Selaku Kelompok Tani Hutan

PELOPOR.net – Lamongan – Beberapa tahun yang lalu Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto bersama PT Kebun Tebu Mas (KTM) menyerahkan dana keamanan tebu di Desa Bangle, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan.

Namun, dana keamanan yang diserahkannya, Diduga raib tidak jelas peruntukan nya, Minggu (27/02/2022).

Pasalnya, dalam penyerahan dana keamanan tebu tak diketahui Ketua LMDH setempat. Saat itu dananya langsung diserahkannya melalui saudara Danuri selaku Kelompok Tani Hutan (KTH) warga Dusun Bangle.

” Semenjak Dana itu diserahkan tahun 2018 hingga 2019, dengan total kurang lebih sebesar Rp 128 juta, sampai saat ini dalam bentuk kegiatan apa saja masih belum jelas, padahal dana itu untuk kegiatan keamanan tanaman tebu di dalam kawasan hutan di wilayah Bangle,” ujar sumber warga yang namanya enggan dimediakan.

Sejak diserahkannya dana itu kata sumber, sangat disayangkan penggunaan anggaran diduga tidak tepat sasaran seperti dana keamanan tak kunjung didapatkan bagi warga yang ikut dalam kegiatan tersebut. Sehingga dana itu disinyalir dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab.

” Selama ini dananya digunakan dalam kegiatan apa saja belum jelas, meskipun mendapat kucuran dana itu pengelolaannya tidak transparan, bahkan sampai kondisi tanaman tebu dilapangan sampai panen berhasil secara maksimal, tidak ada yang disalurkan di saat warga melakukan kegiatan untuk penanaman tebu,” tuturnya.

Menyinggung soal keterbukaan penggunaan dana keamanan tanaman tebu di tahun yang lalu, sejumlah warga juga mempertanyakan hal tersebut.

“Sudah saya bagikan kepada warga pak, bahkan saya siap mengumpulkan warga untuk memberikan kejelasannya, akan tetapi di tahun 2020 harus juga diperjelas dan untuk berikutnya di tahun – tahun sebelumnya harus juga diperjelas,” kata Danuri Selaku Kelompok Tani Hutan pada saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, tim Liputan Khusus (Lipsus) PELOPOR.net, akan terus menggali informasi dari pihak-pihak terkait. (Rid/bersambung..)

 984 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

Close Ads X