Penggunaan Dana PIP di UPTD Dlempeh Laok 1 dan 2 Bangkalan Diduga Tak Sesuai Juknis

Pelopor.Net - 13 April 2022 - 20:15 WIB
Penggunaan Dana PIP di UPTD Dlempeh Laok 1 dan 2 Bangkalan Diduga Tak Sesuai Juknis
 (Pelopor.Net)
|
Editor

Foto Ilustrasi

PELOPOR.net – BANGKALAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bangkalan diduga tak sesuai Juknis (Petunjuk Tehnis) dan kurang tegas dalam mengambil keputusan terkait kasus penyalahgunaan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang banyak ditemukan di ruang lingkup pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Hal ini disampaikan oleh salah satu sumber Kantor Berita Koran PELOPOR dan PELOPOR.net yang memberikan keterangan nya di Bangkalan.

Salah satu contoh nya kata sumber, terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dlambah Laok 1 dan 2.

Dalam hal itu Kepala Sekolah telah mengambil kebijakan dengan memberikan seragam baju olahraga dan batik, namun disinyalir Dana yang dipakai untuk pembelian seragam tersebut merupakan Dana kucuran dari 75 Siswa yang mendapatkan bantuan PIP.

“Atas kesepakatan bersama, maka dari itu dari anggaran yang didapat di SDN Dlembeh Laok 1 dan 2, saya belikan seragam sekolah dan kami bagikan seragam tersebut. Kepada siswa kelas 1 hingga kelas 5,” ucap kepala sekolah SDN Dlambah Laok 1 saat itu.

Dalam dua sekolah UPTD Dlempeh 1 dan 2, Kecamatan Tanah Merah diduga dua lembaga pendidikan tersebut menggunakan dana PIP untuk pembelian seragam.

” Bisa berakibat fatal ini pak dan ada unsur menyalahi aturan pemerintah,” pungkasnya.

Sebagai informasi dilansir dari Hasil dari monitoring ICW (Indonesia  Corruption Watch) Saat ini PIP dijalankan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang lantas petunjuk pelaksanaannya ditegaskan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 7 Tahun 2021.

Informasi terupdate, bahwa masih banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta KIP/PIP (41,9 persen).

Hal ini disebabkan karena data yang digunakan untuk program KIP/PIP masih belum akurat. Distribusi kartu dan pencairan dana KIP masih bermasalah. Kartu masih belum diterima peserta meski mereka sudah mengetahui atau bahkan menerima sebagian dan KIP/PIP.

Terpisah, Budi Santoso Ketua Aliansi Peduli Pendidikan Jawa Timur (APPJ) menyebutkan, pembagian dana PIP yang sudah dikirimkan per transfer oleh Kemdikbud, siswa dan orang tua siswa memiliki peran penuh dalam penggunaan nya.

” Apapun alibi nya jika itu benar, seharusnya lembaga pendidikan tidak memiliki kewenangan penuh menggunakan dan PIP untuk pembelanjaan barang apapun jika tanpa¬† komunikasi bersama orang tua siswa maupun siswa iti sendiri.

Lebih kepada kehati hatian, Komunikasi dua arah harus tetap dilakukakan agar pihak sekolah tidak bermasalah dikemudian hari,” tegas Budi. (Red/bersambung…)

 561 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

Close Ads X