Oknum Kepala Sekolah UPTD Dlempeh Laok Satu Diduga Kendalikan Penggunaan Dana PIP?

Pelopor.Net - 15 April 2022 - 11:15 WIB
Oknum Kepala Sekolah UPTD Dlempeh Laok Satu Diduga Kendalikan Penggunaan Dana PIP?
 (Pelopor.Net)
|
Editor

> Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Bambang Budi Mustika Siap Usut Sampai ke Ranah Hukum

Tek foto: Moh.Lutfi korwil UPTD. Tanah Merah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

PELOPOR.net – BANGKALAN – (14-04-2022), Viral diberitakan oleh beberapa media terkait realisasi penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Lembaga Pendidikan UPTD Dlempeh 1 dan 2 Bangkalan, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Bambang Budi Mustika menyatakan siap mengusut sampai ke ranah hukum terhadap oknum Kepala Sekolah yang diduga melanggar Juknis.

Disampaikan oleh salah satu sumber Kantor Berita Koran PELOPOR & PELOPOR.net, Moh Lulfi selaku korwil UPTD. Tanah merah Kabupaten Bangkalan berkeinginan mengajak duduk bersama kepada wartawan untuk membicarakan hal ini.

” Saya tidak tau pasti ambisi korwil tanah merah saat bicara di depan saya. Yang saya pahami sepertinya terkait pemberitaan. Bahkan seperti ada ketersinggungan, dikiranya, saya terlibat,” ujar sumber di Bangkalan (14/04).

Kronologinya, tepat pada hari Rabu 13 April 2022, sekira pukul 10.16 wib, di Mushola Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan kata sumber, Korwil tanah merah menyampaikan keinginan nya untuk membicarakan keberlanjutan pemberitaan.

” Ditutup saja atas pemberitaan itu,” jelasnya mengutib kalimat Moh.Lutfi korwil UPTD. Tanah Merah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

“Di hari itu juga korwil tanah merah menghubungi ketua Paguyuban korwil se-kabupaten bangkalan,” imbuhnya.

Kemudian lanjutnya, Moh Lutfi lalu menjelas kan,” ini pak saya udah ketemu dua awak media yang telah memberitakan temuan bantuan (PIP) di UPTD. DLEMBEH LAOK SATU.

Sekarang saya ingin tau kepastian semua korwil se-Kabupaten Bangkalan. Apanya yang salah atas temuan penulis dan telah diberitakan temuan di UPTD Dlempeh Laok Satu.

Seharusnya korwil itu bisa membaca siapa yang di dalam atau siapa yang di luar. Jadi jangan mudah bicara biar orang itu tidak tersinggung atas temuan di wilayahnya sendiri,” beber sumber.

Kembali pada komitmen Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan bahwa beliau nya siap mengawal atas temuan dugaan penggunaan Dana PIP yang diduga tak sesuai Juknis, oknum Kepala Sekolah pegang kendali pembelanjaan yang diduga diambil dari dana PIP siswa.

“Jadi sekarang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan akan siap membantu sampai ke ranah hukum kalau masih ada salah satu kepala sekolah yang masih pegang kendali bantuan (PIP) atau yang di sebut bantuan program Indonesia pintar,” tutup sumber.

Penting diketahui, telah diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bangkalan diduga tak sesuai Juknis (Petunjuk Tehnis) dan kurang tegas dalam mengambil keputusan terkait kasus penyalahgunaan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang banyak ditemukan di ruang lingkup pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Hal ini disampaikan oleh salah satu sumber Kantor Berita Koran PELOPOR dan PELOPOR.net yang memberikan keterangan nya di Bangkalan.

Salah satu contoh nya kata sumber, terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dlambah Laok 1 dan 2.

Dalam hal itu Kepala Sekolah telah mengambil kebijakan dengan memberikan seragam baju olahraga dan batik, namun disinyalir Dana yang dipakai untuk pembelian seragam tersebut merupakan Dana kucuran dari 75 Siswa yang mendapatkan bantuan PIP.

“Atas kesepakatan bersama, maka dari itu dari anggaran yang didapat di SDN Dlembeh Laok 1 dan 2, saya belikan seragam sekolah dan kami bagikan seragam tersebut. Kepada siswa kelas 1 hingga kelas 5,” ucap kepala sekolah SDN Dlambah Laok 1 saat itu.

Dalam dua sekolah UPTD Dlempeh 1 dan 2, Kecamatan Tanah Merah diduga dua lembaga pendidikan tersebut menggunakan dana PIP untuk pembelian seragam.

” Bisa berakibat fatal ini pak dan ada unsur menyalahi aturan pemerintah,” pungkasnya.

Sebagai informasi dilansir dari Hasil dari monitoring ICW (Indonesia  Corruption Watch) Saat ini PIP dijalankan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang lantas petunjuk pelaksanaannya ditegaskan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 7 Tahun 2021.

Informasi terupdate, bahwa masih banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta KIP/PIP (41,9 persen).

Hal ini disebabkan karena data yang digunakan untuk program KIP/PIP masih belum akurat. Distribusi kartu dan pencairan dana KIP masih bermasalah. Kartu masih belum diterima peserta meski mereka sudah mengetahui atau bahkan menerima sebagian dan KIP/PIP.

Terpisah, Budi Santoso Ketua Aliansi Peduli Pendidikan Jawa Timur (APPJ) menyebutkan, pembagian dana PIP yang sudah dikirimkan per transfer oleh Kemdikbud, siswa dan orang tua siswa memiliki peran penuh dalam penggunaan nya.

” Apapun alibi nya jika itu benar, seharusnya lembaga pendidikan tidak memiliki kewenangan penuh menggunakan dana PIP untuk pembelanjaan barang apapun jika tanpa  komunikasi bersama orang tua siswa maupun siswa itu sendiri.

Lebih kepada kehati hatian, Komunikasi dua arah harus tetap dilakukan agar pihak sekolah tidak bermasalah dikemudian hari,” tegas Budi. (Fadlan/bersambung…)

 615 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

Close Ads X