Adanya dugaan praktek sumbangan berasa pungutan

Pelopor.Net - 6 April 2022 - 11:09 WIB
Adanya dugaan praktek sumbangan berasa pungutan
 (Pelopor.Net)
|
Editor

PELOPOR.net – PEKALONGAN – Belum usai masa sulit tingkat kebutuhan ekonomi akibat dampak pandemi covid19 yang masih dirasakan masyarakat bawah, kini masih saja muncul spekulasi acara yang semakin menghimpit ketidakberdayaan masyarakat, menekan walimurid harus mengeluarkan beaya guna kepentingan sesuatu dalam kegiatan pendidikan. Nasib itu dialami salah satu orangtua murid yang berdomisili di Kelurahan Tirto, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang kebetulan anaknya menjadi siswa di SMPN 4 Kota Pekalongan.

Peristiwa terjadi saat itu anak (red) memberikan secarik kertas permohonan sumbangan, yang diberikan kepada orangtuanya. setelah dibaca dan di pahami ternyata permohonan bantuan tersebut mengikat atas besaran nominal maupun tempo pembayarannya yang dibatasi, hal tersebut tertulis dalam surat tiga pilihan yang harus dibayarkan. Yakni Rp. 300.000,- atau Rp. 500.000 dan atau Rp. 700.000. dengan batas pembayaran untuk kelas IX sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 sedangkan Kelas VII dan VIII batas pembayaran hingga tanggal 1 Juni 2022. Atas perihal tersebut, orangtua berkeluh kesah, karena situasi keuangan sekarang masih serba sulit.

“Saya bingung harus mengambil hasil tes triwulan anak, karena disamping mengambil hasil tes, saya juga harus membayar sumbangan. Padahal situasi ekonomi keluarga serba pas-pasan.” Kata Walimurid yang enggan disebut namanya.

Perihal sumbangan dalam rangka penggalian dana untuk pembangunan lapangan dan kegiatan operasional lainnya di SMPN 4 Kota Pekalongan, dikonfirmasikan kepada pihak terkait, yakni kepala sekolah SMPN 4 Kota Pekalongan, Sugono. Dan Dalam keterangannya, dirinya mengarahkan kepada ketua komite sekolah.

“Kegiatan penggalian dana sumbangan yang melaksanakan kegiatan komite, berdasarkan hasil musyawarah pengurus komite sekolah dan perwakilan paguyuban walimurid. Dan terkait penjelasan atas pelaksanaannya silahkan mencari keterangannya dengan pihak pengurus komite sekolah “ Kata Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Pekalongan.

Dari keterangan yang di berikan oleh kepsek SMP negeri 4, Tim berusaha untuk menemui dan upaya konfirmasi dengan Ketua komite atau paguyuban wali murid akan tetapi tidak dapat menemui jalan mulus sehingga tidak mendapatkan jawaban.

Berkaitan dengan tata kelola anggaran yang berkenaan dengan tingkat Sekolah dasar atau pun sekolah menengah pertama di bawah kewenangan dinas penidikan, dari perihal tersebut saat Tim konfirnasi di ruang kerjanya,
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zaenul Hakim akan menindak tegas Terhadap Satuan Pendidikan Dasar yang melakukan praktek – praktek pungutan yang berdalih sumbangan.

“ Kami terlebih dahulu akan meminta penjelasan kepada kepala sekolah yang bersangkutan, dan juga melaui Dewan pendidikan akan meminta penjelasan terkait hal sumbangan tersebut, yang dilaksanakan oleh komite sekolahnya . Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi, antara laporan dan keterangan dari pihak penyelenggara kegiatan. Sehingga keputusan benar – benar dapat diterima oleh semua pihak. Dan tentunya dinas akan menindaklanjuti, sebagai fungsi pengawasan, sehingga dari awal dapat diantisipasi bila terjadi potensi adanya pelanggaran aturan “ katanya.

“Lebih lanjut Zaenul Hakim mengatakan bahwa rambu-rambu atas sumbangan sudah dibatasi dengan aturan permendikbud, yakni tidak terbilang besarannya karena sukarela dan tidak dibatasi dengan jadwal penarikan sumbangannya. Oleh karen itu, bila hal tersebut tidak memenuhi unsur aturan yang sudah digariskan maka kami akan melakukan tindakan pembinaan, sekaligus mengembalikan beaya yang dikeluarkan oleh walimurid saat dipungut sumbangnnya.” tambahnya

Secara terpisah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) Kompak sebagai salah satu lembaga sosial kontrol yang sering mencermati sekaligus memantau kegiatan pendidikan Kota Pekalongan, saat dimintakan keterangannnya terkait dengan sanksi, bila terjadi maladminitrasi pada penyelenggaraan penggalian dana pembangunan bagi wali murid. Ketua LSM Kompak M Yusup, Shi. Mhum. Menerangkan bahwa Pungutan Berdalih Sumbangan ataupun Sumbangan berasa Pungutan akan ada sangsi dan hukumnya bila dilakukan secara paksaan atau keharusan.

“Perbedaan Bantuan, Sumbangan dan Pungutan. Bahwa Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Selanjutnya Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Sedangkan Pungutan Pendidikan penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.” jelasnya

Berdasarkan pengertian diatas, perbedaan antara bantuan, sumbangan dan pungutan dapat disederhanakan bahwa bantuan bersifat kesepakatan para pihak, sumbangan bersifat sukarela dan tidak mengikat sedangkan pungutan bersifat wajib, mengikat, jumlah dan waktunya sudah ditentukan.

Ditambahkan Yusup, Bahwa Komite Sekolah dalam pelaksanaan tugasnya baik secara kolektif maupun perseorangan dilarang untuk menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah dan melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Namun masih sangat sering kita jumpai hal-hal seperti diatas dimana komite memungut uang dari peserta didik bahkan melakukan transaksi jual beli alat-alat keperluan belajar disekolah.” ungkapnya

Dari perihal diatas aturan dan pedoman yang di laksanakan harus sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada dan secara jelas mengatur bahwa setiap satuan pendidikan dasar mupun komite sekolah dilarang melakukan pungutan. Misalnya ketentuan sebagai berikut :
1. Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 181 Peraturan Pemerintah 17/2010);
2. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan (Pasal 9 Permendikbud 44/2012);
3. Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya (Pasal 12 Permendikbud 75/2016).
Bahkan yang lebih parah, pungutan dalam sekolah tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Satgas Saber Pungli menyatakan bahwa perbuatan pungutan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Dasar maupun Komite Sekolah tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

Apabila pelakunya merupakan Aparatur Sipil Negara dapat dijerat Pasal 423 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun sedangkan apabila pelakunya bukan Aparatur Sipil Negara terancam pasal 368 KUHP dengan pidana pemerasan dan dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun.

Memperhatikan beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada orang tua/wali murid. Bahkan dalam bentuk sumbangan pun kiranya dapat lebih diperhatikan lagi ketentuan dan tata caranya.

Tim

 708 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

Close Ads X