Akibat Lemah Pengawasan, Pembangunan Puskesmas di Lamongan Nelan Miliaran Tak Kunjung Selesai

Pelopor.Net - 17 Desember 2022 - 09:00 WIB
Akibat Lemah Pengawasan, Pembangunan Puskesmas di Lamongan Nelan Miliaran Tak Kunjung Selesai
 (Pelopor.Net)
|
Editor redaksi

PELOPOR.net – Lamongan, Pemkot Lamongan mengobral perpanjangan kontrak pengerjaan kepada rekanan. Pasalnya, pelaksanaan pembangunan gedung puskesmas ini tidak tuntas sesuai jadwal yang ditentukan. Diduga lemahnya pengawasan pihak-pihak terkait.

Sehingga, pihak kontraktor diberi kesempatan untuk menyelesaikan proyek tersebut, Kontrak perpanjangan tahap pertama pada tanggal 10 Desember, namun progres tak rampung sesuai target, Ditambahkan perpanjangan tahap ke dua hingga tanggal 22 Desember 2022, yang bersumber dananya yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022.

Sebanyak 20 paket proyek pembangunan gedung puskesmas yang di bawah naungan dinas kesehatan, hingga kini telah habis masa kontraknya. namun, pihak kontraktor masih mendapat kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena diberikan tambahan waktu 50 hari kalender kontrak terakhir pada tanggal 22 Desember 2022.

“Masih ada enam gedung Puskesmas belum selesai pengerjaannya. namun progres pekerjaan sudah mencapai 85 persen ada juga yang 97 persen, Sehingga proyek gedung puskesmas belum selesai itu masih ada tenggang waktu hingga 22 Desember, hal itu dilakukan sudah sesuai Perbub atau Perpres,” kata Bu Fidha yang didampingi Bapak Ismail selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dinas Kesehatan saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Jumat (16/12/2022).

Lebih lanjut, terkait perpanjangan yang diberikan kepada para kontraktor.”Apabila pada perpanjangan tahap dua masih belum juga kelar akan dilakukan pemutusan kontrak, hingga saat ini masih diberikan perpanjangan kontrak waktu terakhir tanggal 22 Desember 2022.

Meski perpanjangan tahap dua diberlakukan pada pihak kontraktor. Dan apabila sampai batas akhir perpanjangan waktu ternyata juga belum bisa menyelesaikan, maka perusahaan dilakukan pemutusan kontrak kerjasama, karena tidak sesuai progres pekerjaan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, DPD LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Slamet menyayangkan lemahnya pengawasan dalam pengerjaan proyek tersebut.

“Kita sangat menyayangkan atas lemahnya pengawasan petugas PPK dan PPTK, dikhawatirkan tidak menghasilkan mutu yang baik, karena proyek yang dikerjakan tidak selesai batas kontrak yang sudah ditentukan,” kata Slamet.

Dirinya juga menekankan kepada pihak – pihak terkait, untuk lebih mengawasi serta memantau pelaksanaan proyek tersebut.

“Seharusnya pengawasan harus ditingkatkan karena ini proyek yang sangat besar, kalau seperti ini tidak dimanfaatkan fasilitas untuk masyarakat, malah justru merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan,” pungkasnya. (rid)

 822 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

IKLAN

IKLAN

IKLAN

Close Ads X