Antisipasi Bencana Alam, Mensos Dirikan 854 KSB dan 208 Lumbung Sosial

Pelopor.Net - 6 Maret 2022 - 15:59 WIB
Antisipasi Bencana Alam, Mensos Dirikan 854 KSB dan 208 Lumbung Sosial
 (Pelopor.Net)
|
Editor

PELOPOR.net – JAKARTA – Mengantisipasi bencana alam di tanah air, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya, Menteri Sosial Tri Rismaharini bergerak cepat dengan terus menambah kehadiran Kampung Siaga Bencana (KSB) dan lumbung sosial di berbagai daerah ‘merah’ atau rawan.

Daerah yang tergolong paling rawan bencana adalah Provinsi Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Sumedang. Panorama alam yang menakjubkan dengan topografi perbukitan bak surga yang jatuh ke bumi. Namun, siapa sangka di balik keindahan alam tersebut menyimpan segudang risiko dan potensi bencana alam berupa tanah longsor.

Sesuai arahan Mensos tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengantisipasi kekhawatiran akan datangnya bencana tanah longsor dengan membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Sumedang pada dua Kecamatan, yakni Tanjungkerja dan Cimanggu.

Tujuan dibentuk KSB yakni melatih kesiapsiagaan masyarakat dari ancaman bencana dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis masyarakat, seperti memberikan pembekalan tata cara mengevakuasi, pendirian shelter, pertolongan pertama, dan penyiapan lumbung sosial.

Kehadiran KSB juga dimaksudkan untuk memetakan sumber daya alam, Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur yang dapat digunakan sebagai pendukung saat situasi terjadi bencana alam.

Kabupaten Sumedang dengan topografi perbukitan menyimpan potensi bencana alam seperti longsor yang harus diwaspadai dan perlu ada kesiapsiagaan dari masyarakat sekitar akan ancaman bencana tanah longsor.

Sebelumnya, Sabtu (9/1/2021) di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang terjadi bencana tanah longsor, saat itu masyarakat tidak siap menghadapi bencana yang datang dengan sangat tiba-tiba sehingga menimbulkan 16 korban jiwa dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Mensos meninjau ke lokasi pada Minggu (10/1/2021) membawa bantuan dan memerintahkan segera mendirikan KSB agar masyarakat bisa melakukan mitigasi bencana, memiliki kesigapsiagaan, dan hingga saat ini dengan adanya KSB warga setempat siap ketika tiba-tiba bencana alam datang, termasuk tanah longsor.

Berdasarkan data dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Dit PKSBA) hingga Desember 2021 menyebutkan KSB sudah tersebar di 34 Provinsi dengan total 854 lokasi dengan KSB terbanyak di Jawa Barat, yakni 99 lokasi.

“Hingga Desember 2021 total terdapat 854 KSB yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah lokasi terbanyak yaitu 99 KSB barada di Provinsi Jawa Barat, ” ujar Plt Direktur PKSB Iyan Kusmadiana yang diwakili oleh Sub Koordinator Mitigasi Tota Oceanna Zonneveld (4/03).
Untuk mendukung penanganan bencana alam tersebut, Mensos menginstruksikan kepada semua jajaran Kemensos untuk mendirikan lumbung sosial di titik-titik rawan bencana dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Hingga kini, total lumbung sosial sebanyak 208 di 13 Provinsi, yaitu Jawa Barat 43; Jawa Tengah 37; Jawa Timur 15; Banten 3; Kalbar 47; Kalsel 7; Kaltara 2; Kaltim 2; NTT 16; Sulsel 11; DI Yogyakarta 2; Aceh 14; dan NTB 9, ” pungkas Mengantisipasi bencana alam di tanah air, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya, Menteri Sosial Tri Rismaharini bergerak cepat dengan terus menambah kehadiran Kampung Siaga Bencana (KSB) dan lumbung sosial di berbagai daerah ‘merah’ atau rawan.

Daerah yang tergolong paling rawan bencana adalah Provinsi Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Sumedang. Panorama alam yang menakjubkan dengan topografi perbukitan bak surga yang jatuh ke bumi. Namun, siapa sangka di balik keindahan alam tersebut menyimpan segudang risiko dan potensi bencana alam berupa tanah longsor.

Sesuai arahan Mensos tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengantisipasi kekhawatiran akan datangnya bencana tanah longsor dengan membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Sumedang pada dua Kecamatan, yakni Tanjungkerja dan Cimanggu.

Tujuan dibentuk KSB yakni melatih kesiapsiagaan masyarakat dari ancaman bencana dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis masyarakat, seperti memberikan pembekalan tata cara mengevakuasi, pendirian shelter, pertolongan pertama, dan penyiapan lumbung sosial.

Kehadiran KSB juga dimaksudkan untuk memetakan sumber daya alam, Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur yang dapat digunakan sebagai pendukung saat situasi terjadi bencana alam.

Kabupaten Sumedang dengan topografi perbukitan menyimpan potensi bencana alam seperti longsor yang harus diwaspadai dan perlu ada kesiapsiagaan dari masyarakat sekitar akan ancaman bencana tanah longsor.

Sebelumnya, Sabtu (9/1/2021) di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang terjadi bencana tanah longsor, saat itu masyarakat tidak siap menghadapi bencana yang datang dengan sangat tiba-tiba sehingga menimbulkan 16 korban jiwa dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Mensos meninjau ke lokasi pada Minggu (10/1/2021) membawa bantuan dan memerintahkan segera mendirikan KSB agar masyarakat bisa melakukan mitigasi bencana, memiliki kesigapsiagaan, dan hingga saat ini dengan adanya KSB warga setempat siap ketika tiba-tiba bencana alam datang, termasuk tanah longsor.

Berdasarkan data dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Dit PKSBA) hingga Desember 2021 menyebutkan KSB sudah tersebar di 34 Provinsi dengan total 854 lokasi dengan KSB terbanyak di Jawa Barat, yakni 99 lokasi.

“Hingga Desember 2021 total terdapat 854 KSB yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah lokasi terbanyak yaitu 99 KSB barada di Provinsi Jawa Barat, ” ujar Plt Direktur PKSB Iyan Kusmadiana yang diwakili oleh Sub Koordinator Mitigasi Tota Oceanna Zonneveld (4/03).
Untuk mendukung penanganan bencana alam tersebut, Mensos menginstruksikan kepada semua jajaran Kemensos untuk mendirikan lumbung sosial di titik-titik rawan bencana dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Hingga kini, total lumbung sosial sebanyak 208 di 13 Provinsi, yaitu Jawa Barat 43; Jawa Tengah 37; Jawa Timur 15; Banten 3; Kalbar 47; Kalsel 7; Kaltara 2; Kaltim 2; NTT 16; Sulsel 11; DI Yogyakarta 2; Aceh 14; dan NTB 9, ” pungkas Tota

(Bila)

 606 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

Close Ads X