Aparat Penegak Hukum Diminta Soroti Perubahan Anggaran Rehab Kalianget PPK, KPA dan Dirjen Hubdat Bungkam

Pelopor.Net - 4 April 2022 - 10:09 WIB
Aparat Penegak Hukum Diminta Soroti Perubahan Anggaran Rehab Kalianget PPK, KPA dan Dirjen Hubdat Bungkam
 (Pelopor.Net)
|
Editor

PELOPOR.net – SUMENEP – Perubahan anggaran yang terjadi pada proyek pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget Sumenep yang pendanaannya bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran (TA) 2021 dari pagu senilai Rp. 9.777.770.000,- berubah menjadi Rp. 66.537.965.000,- sampai saat ini masih menjadi misteri dan mendapat sorotan tajam dari beberapa media di Jawa Timur.

Adanya KSO dalam proyek tersebut juga menimbulkan tanda tanya besar di benak para penggiat anti korupsi dan media di Jawa Timur. Bagaimana tidak, salah satu persyaratan yang ditetapkan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Perhubungan, yakni sub bidang kualiifikasi/layanan PL004 tidak dimiliki PT. Sumber Bangun Sentosa (SBS).

Dalam pandangan publik, keberadaan KSO dalam paket pekerjaan tersebut akan menutupi kekurangan PT. SBS. Tetapi ironinya, PT. Sumber Bangun Jaya Nusantara (SBJN) yang menjadi KSO PT. SBS datanya tidak tayang di laman LPJK.net dan keberadaan PT. SBJN juga tidak dapat diendus di laman pencarian Google.

Menurut Togi Nababan selaku Koordinator LSM Perkasa Wilayah Jawa Timur, dengan tidak diketahuinya data perusahaan PT. SBJN oleh publik, dugaan adanya bau busuk dalam proses perubahan anggaran dan proses tender semakin kental.

“Publik juga tidak bisa mengetahui apakah PT. SBJN merupakan perusahaan yang benar-benar ada atau hanya perusahaan fiktif,” ungkapnya.

“Apabila data perusahaan PT.SBJN dapat diakses publik, tentu publik dapat mengetahui terkait kebenaran Kerja Sama Operasi (KSO) tersebut,” lanjutnya.

“Karena didalam PM PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi melalui Jasa Penyedia, sudah jelas aturan main mengenai KSO. Salah satu persyaratan yang tidak boleh dilaksanakan didalam KSO yaitu apabila penyedia dengan kualifikasi usaha besar KSO dengan kualifikasi kecil dan tujuan dari KSO adalah untuk saling melengkapi serta leadfirm (yang mewakili) KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari Badan Usaha anggota KSO,” terang Togi.

Dilansir, dari Hasil wawancara HR (31/3) dengan Eddy yang mengaku dari PT. SBJN di lokasi proyek Rehabilitasi Dermaga Kalianget Kabupaten Sumenep, diketahui bahwa alamat kantor PT. SBJN berada di Blok H No.38 Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya. Alamat yang diberikan Eddy tersebut sama persis dengan alamat kantor perwakilan PT. SBS yang juga merupakan alamat tempat tinggal salah satu pengurus PT. SBS.

Selain wawancara dengan Eddy, di lokasi pekerjaan HR menemukan adanya pembangkangan dari PT. SBS KSO PT. SBJN terkait pelaksanaan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dimana pada saat pelaksanaan pekerjaan pemasangan pancang, para tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).

Temuan tersebut sudah disampaikan HR melalui pesan WhatsApp (1/4) ke Chandra Aji Kusuma selaku PPK dan juga Tonny Agus Setiono S.SiT, M.T. selaku kepala BPTD Wilayah XI Jawa Timur dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tapi sampai berita ini naik tayang keduanya masih tetap solid dan kompak untuk bungkam memberikan secuil informasi ke publik.

Sebelumnya, HR juga melayangkan surat konfirmasi (22/3) ke Budi Setiyadi, S.H., M,Si. selaku Direktur Jenderal Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) terkait adanya perubahan nilai pagu di pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Kalianget, dan sampai saat ini surat konfirmasi tersebut belum direspon.

Di tempat terpisah, Darwin Natalis Sinaga, SH. selaku Ketua Umum LSM Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) ikut angkat suara terkait bungkamnya Chandra Aji Kusuma selaku PPK dan Tonny Agus Setiono, S.SiT, M.T. selaku kepala BPTD Wilayah XI Jawa Timur dan KPA terkait adanya temuan HR. serta Budi Setiyadi S.H., M,Si. selaku Direktur Jenderal Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) yang tidak merespon surat konfirmasi yang dilayangkan HR terkait adanya perubahan nilai pagu di pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Kalianget.

Kepada HR, Darwin mengatakan sudah selayaknya Aparat Penegak Hukum (APH) menyoroti pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Kalianget TA 2021. Menurutnya, PPK, KPA dan Dirjen Hubdat yang satu suara dan satu hati untuk bungkam, diduga menyimpan sesuatu yang busuk terkait proses perubahan anggaran Rehabilitasi Dermaga Kalianget yang mendadak berubah di Tahun Anggaran berjalan.

(Tim)

 519 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

Close Ads X