Diduga Ada Penyimpangan, Peningkatan Jalan Produksi Petani di Desa Slaharwotan

Pelopor.Net - 2 November 2022 - 11:23 WIB
Diduga Ada Penyimpangan, Peningkatan Jalan Produksi Petani di Desa Slaharwotan
 (Pelopor.Net)
|
Editor redaksi

Lamongan – Pelopor.net – Peningkatan jalan produksi untuk mempermudah akses petani di Dusun Wotan, Desa Slaharwotan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Diduga konstruksi pekerjaan jalan makadam penuh dengan tanda tanya besar.

Pasalnya, pekerjaan proyek jalan makadam tersebut, Diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan satuan anggaran biaya (SAB) yang sudah ditentukan. Dalam proyek ini dapat diduga ada banyak penyimpangan.

“Dimana bahan material yang dipakai dilokasi pekerjaan segi kualitas batu yang dipakai pedel oplosan dari Babat dan Tuban, untuk lapisan atas mamakai sirtu, hingga dipadatkan dengan menggunakan mesin penggilas, sementara ketebalan saya kurang tahu, kalau lebar jalan makadam ini sekitar 3 Meter, dan panjangnya lebih 400 Meter, bahkan, ukuran volume panjang sudah melebihi RAB yang sudah ditentukan,” ujar salah satu pekerja, kepada media Pelopor.net, Selasa (01/11/2022).

Saat dikonfirmasi Ketua Poktan Margo Mulyo Heru menjelaskan, Dari awal hingga saat ini pekerjaan proyek tersebut, hampir selesai dikerjakan oleh pemborong atau rekanan CV, namun sampai saat ini belum mengetahui pemilik pekerjaan proyek tersebut .

“Hal proyek itu saya kurang tahu, bahwa pekerjaannya kontraktual, sebelum memulai pekerjaan memang itu jalan saya ratakan serta saluran air pakai alat berat bego menelan biaya sebesar Rp 15 juta, dan mengenai jalan makadam ini dilakukan pemedelan, lapisan atas pakai sirtu, hingga dilanjutkan pemadatan jalan menggunakan wales, dengan ketebalan sekitar 12 Cm, Lebar 3 Meter, untuk volume panjang lebih dari 400 Meter, Disinggung jumlah anggaran kisaran Rp 200 juta, sementara hasil pekerjaan selama ini saya kurang tahu, karena belum pernah meninjau di lokasi kegiatan proyek tersebut,” ucapnya.

Selain itu, realisasi proyek tersebut diduga telah melabrak Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik, sebab dilokasi proyek tidak ada papan informasi sebagai transparansi publik.

Sehingga pada realisasi proyek tersebut tidak jelas sumber dananya dari mana. Kemudian dengan tidak adanya papan informasi tersebut juga tidak jelas berapa jumlah anggaran dan volumenya.

Konstruksi pekerjaan jalan makadam tersebut, dimana selalu tidak fokus kepada kualitas pekerjaan yang baik. Sehingga hasil pekerjaannya tidak maksimal dan amburadul ,” tandasnya. (rid)

 1,138 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

IKLAN

IKLAN

IKLAN

Close Ads X