Diduga Banyak Kebocoran Anggaran, DPRD di Minta Bentuk Pansus Untuk Audit Pemkab Purwakarta

  • Bagikan

Purwakarta, Pelopor.net – Dari hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat atas laporan LHP BPK kabupaten Purwakarta tahun 2020 menyisakan tanda tanya besar. Hal tersebut diungkapkan Agus Sanusi, pengamat Kebijakan Publik dari Forum Generasi Muda Purwakarta

“Ini bukan pertamakalinya pemerintah Kabupaten Purwakarta mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BP) tapi ada temuan. Selama tahun 2005-2017 saja ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa administrasi dan kewajiban pengembalian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Purwakarta.

Untuk itu, menurut Agus kerja pemerintah daerah Purwakarta harus benar-benar di evalusi. Sebab artinya selama ini pertama besarnya belanja tidak langsung yang dianggarkan di APBD Kabupaten Purwakarta tidak sejalan dengan kinerja pemerintah daerah

Kedua, ada banyak persoalan yang pada akhirnya muncul dan perlu disikapi dengan serius. Itulah mengapa DPRD Kabupaten Purwakarta dalam hal ini perlu melakukan upaya-upaya pengawasan baik itu melalui hak interpelasi untuk meminta keterangan atau pembentukan panitia khusus (pansus) untuk melakukan sejumlah audit

“Seperti mengenai persoalan keberadaan Tenaga Harian Lepas (THL) yang diduga ada penyimpangan anggaran terutama terkait jumlah THL dan data real THL kabupaten Purwakarta. Termasuk mengenai jenis pekerjaan mereka dan seberapa jauh urgensinya,” imbuh Agus

Lalu, sambung dia, terkait dengan pajak dan retribusi. Apakah data yang ditulis dilaporan sudah sesuai dengan kenyataan? Sebab bisa jadi angka yang diperoleh lebih besar akan tetapi menjadi bancakan sejumlah oknum. Hal itu sangat mungkin terjadi karena lemahnya pengawasan.

“Hal penting lainnya terkait kinerja BUMD. Itu kan beberapa BUMD disuntik anggaran oleh pemerintah daerah. Lalu apa hasilnya? Sebab sampai hari ini sumbangsih BUMD terhadap PAD masih kecil. Jangan-jangan ini juga bancakan lainnya,” tegasnya

Agus Sanusi menegaskan, bahwa persoalan-persoalan tersebut sangat penting sebab berdampak besar pada APBD. Jangan sampai disatu sisi tidak efisien tapi pada sisi lain terjadi kebocoran dimana-mana. 

“Jika hal-hal tersebut dibiarkan oleh DPRD Kabupaten Purwakarta kita perlu curiga terjadi persekongkolan antara eksekutif dan legislatif,” ungkap Agus. ( Ajo )

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *