DPMD Sampang Terima SE Mendagri, Tunda Tahapan Pilkades Masa PPMK Darurat

  • Bagikan
Irham Nurdayanto Kabid Pembinaan Pemerintahan Dan Desa DPMD Sampang

SAMPANG, PELOPOR.NET – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Madura Jawa Timur menerima Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

SE dengan nomor 141/31.713/BPT tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan pada senin 5/7 di peruntukkan bagi Bupati/Walikota se Jawa dan Bali Pelaksana Pilkades Serentak

Dalam Surat yang di tandatangani oleh Dr Yusharto Huntoyungo selaku Dirjen Bina Pemerintahan Desa tersebut dijelaskan dasar dan konsideran dari keluarnya SE hingga diputuskan untuk melakukan Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pilkades Serentak maupun PAW yang berpotensi menimbulkan kerumunan

Tahapan yang dimaksud seperti Pengambilan nomor urut, Ujian tertulis, Kampanye Calon, Pemungutan Suara dan Pelantikan Kades terpilih pada masa Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 yang akan ditetapkan kebijakan lebih lanjut

Selanjutnya proses dapat dilaksanakan kembali dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat sesuai Permendagri nomor 72 tahun 2020 serta SE Mendagri 141/6698/SJ pada 10 Desember 2020

Selain itu memperkuat Sosialisasi dan mendorong Pemerintahan Desa terus aktif memantau perkembangan penyebaran Covid-19

Diruangannya kamis 8/7 Kabid Pembinaan Pemerintahan Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat Irham Nurdayanto mengungkapkan jika SE Mendagri itu baru diterima selasa 6/7
“Secara prinsip isi SE tersebut menunda tahapan Pilkades Serentak selama masa PPMK Darurat,” ungkap Irham Nurdayanto

Menurut nya semangat dari SE Mendagri sama dengan pertimbangan secara de fakto atas kebijakan Pemkab Sampang yang akan menggelar Pilkada Serentak pada tahun 2025

Karena saat ini terjadi peningkatan penyebaran Pandemi Covid-19 hingga Kabupaten Sampang termasuk yang mengetrapkan PPKM Darurat

Namun Ia menegaskan pertimbangan de fakto itu merupakan pendukung dari pertimbangan Yuridis formal yang melandasi secara hukum dikeluarkannya Keputusan yang dilakukan

Ditegaskan juga terbit atau tidaknya SE Mendagri tentang Penundaan Tahapan Pilkades pada masa PPKM Darurat tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pemkab yang akan menggelar Pilkades Serentak tahun 2025 dan sifatnya hanya mempertegas dari pertimbangan fakta di lapangan

Ditambahkan, kedepan akan melakukan Sosialisasi terkait Keputusan dari Pemkab tentang digelarnya Pilkades Serentak pada tahun 2025 dengan segala regulasinya termasuk SE Mendagri yang baru turun. (det/hsn)

 21 Pembaca,  3 Hari ini

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *