DPRD Ponorogo Gelar Paripurna Tentang Pembaharuan Raperda RT/RW Ijin Usaha Jasa Konstruksi LMD dan Kelurahan

Pelopor.Net - 5 April 2022 - 15:15 WIB
DPRD Ponorogo Gelar Paripurna Tentang Pembaharuan Raperda RT/RW Ijin Usaha Jasa Konstruksi LMD dan Kelurahan
 (Pelopor.Net)
|
Editor

PELOPOR.net – Ponorogo – Kabupaten Ponorogo menggelar Sidang Paripurna Senin (4/4/2022) Agenda Paripurna hari ini penyampaian usulan Raperda RT/RW Tahun 2022 – 2042 ,Penyampaian usulan Raperda pencabutan Perda no.2 tahun 2013 , tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Penyampaian usulan Raperda pencabutan Perda no 4 tahun 2008 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

“Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo,Sunarto yang dihadiri Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita dan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono serta sejumlah Kepala OPD.

Dalam sambutanya Wakil Bupati Lisdyarita mengatakan dalam Paripurna ini disampaikan usulan 3 Raperda. Pertama tentang Undang – Undang no.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dengan tujuan penataan ruang antara lain terwujudnya keharmonisan antara lingkungan buatan sehingga akan terwujud keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya buatan dengan memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Tujuan penataan ruang adalah mengatur pemanfaatan ruang agar dapat memberikan manfaat se besar – basarnya bagi masyarakat ” tambahnya.

“Kemudian lanjut Wakil Bupati pengajuan Raperda mengenai Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No.4 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan”Ini katanya memiliki latar belakang adanya perubahan regulasi di tingkatan yang lebih tinggi.

Penataan Lembaga kemasyarakatan sebelum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no.5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang pada Perkembanganya,sejak tanggal 27 April tahun 2018 telah dicabut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no.18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

“Semoga dengan adanya pembaharuan ini nantinya akan.mempermudah masyarakat Ponorogo mengurus segala hal dalam keseharuanya.”tandasnya.

“Sementara itu Sunarto Ketua DPRD Ponorogo mengatakan, sepakat melakukan revisi ,artinya sudah banyak perubahan fakta dilapangan.

“Kita sering mengalami kesulitan baik pembangunan maupun investasi.
Harapan kita setelah ini sesuaikan akan mempermudah investasi, salah satu contoh yang dulunya tanah sawah sekarang sudah berdiri perumahan dan itu jelas tidak berijin, karena secara regulasi memang tidak boleh beralih fungsi.”paparnya.

“Dengan adanya Perda ini harapan kita bisa berimbas dan bisa diproses ijinnya,sehingga nanti akan berdampak pada penambahan PAD”pungkas Sunarto Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo.

(KP Dhar SN).

 276 Pembaca,  9 Hari ini

Tinggalkan Komentar

Close Ads X