Mafia Tanah Tidak Boleh Menang

Pelopor.Net - 6 April 2022 - 13:54 WIB
Mafia Tanah Tidak Boleh Menang
 (Pelopor.Net)
|
Editor

PELOPOR.net – PASURUAN – Dugaan adanya Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan, serta Dugaan ada kaitannya dengan Tindak Pidana Penadahan atas barang hasil dari Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 623 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Seorang Pria berinisial ABI/R warga Perumnas Bugul Kidul Kota Pasuruan dilaporkan oleh pria berinisial DAM terkait dugaan telah melakukan “konspirasi” Persekongkolan jahat dan/atau telah dengan sengaja melakukan “Tipu Daya” terhadap Pembeli beritikad baik sedangkan tanah tersebut sudah tidak dipunyai lagi atau telah menjadi milik orang lain, Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut disangkakan melibatkan Oknum Kepala Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Dugaan atau sangkaan dalam perkara tersebut sekarang masih diproses oleh Aparat penegak hukum ( APH ) Jawa Timur, Pelapor menyatakan secara tegas kepada Aparat Penegak Hukum dalam laporannya bahwa Pelapor adalah pemilik tanah yang sebenarnya, melakukan perbuatan hukum peralihan hak atau jual beli yang dikonstruksikan oleh Pelapor dengan Terlapor adalah merupakan suatu sebab yang halal atau atas kehendak yang bebas dan tidak dilarang oleh Undang-undang sebagai Pembeli beritikad baik yang telah memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH-Perdata dan/atau memenuhi syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum adat dengan terpenuhinya tiga unsur yaitu, tunai, riil dan terang, memegang prinsip aspek jual beli yaitu; aspek subyektif/ pembeli yang jujur dan aspek obyektif/ pembeli melaksanakan kewajiban secara patut, bahkan Pelapor telah mendayagunakan tanah tersebut tanpa adanya komplain dari siapapun “Ungkap Pelapor”.

Secara Definisi hukum pembeli yang beritikad baik ( Good faith ) adalah pembeli yang aktif meneliti fakta material dan fakta yuridis mengenai barang yang dibeli, dan Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh keyakinan bahwa penjual adalah benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu serta Pembeli beritikad baik merupakan kriteria pembeli yang wajib mendapatkan perlindungan hukum;

Negara Hukum Menjunjung Tinggi Perlindungan ( HAM ); yaitu perlindungan hak konstitusional sebagai warga negara pemilik tanah yang terbebas dari tindakan perampasan hak secara sewenang-wenang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. ( UU HAM ) Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan: ( “Tidak Seorangpun Boleh Dirampas Miliknya Dengan Sewenang-Wenang Dan Secara Melawan Hukum” )

Sertifikat Hak Milik nomor 622 dan nomor 623 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan adalah 1 ( satu ) bidang tanah pekarangan yang telah diperjual belikan antara Pelapor dengan Terlapor, dan pada SHM nomor 622 telah selesai dilakukan Alih Nama kepada Pelapor sedangkan SHM nomor 623 masih belum dilakukan Alih nama disebabkan sertipikatnya masih diurus oleh penjual ( Terlapor ) di Kantor ATR/BPN untuk penerbitan sertipikat pengganti karena hilang pada tahun 2017 yang lalu.

Bahwa oleh karena nama kepemilikannya didalam SHM nomor 623 masih tercatat atas nama Pemilik Pertama yaitu; Terlapor sendiri, namun sekira pada bulan januari tahun 2022 tiba-tiba sertipikat yang dilaporkan hilang tersebut telah dilakukan Peralihan hak atau Alih nama kepada Oknum Kepala Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Peristiwa Jual beli atau Peralihan hak antara Terlapor sebagai penjual tanah dengan Oknum Kepala Desa tersebut meskipun dilakukan di hadapan Notaris/PPAT berinisial YN yang berkedudukan di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, namun menurut Alasan rasional dan dalil Pelapor terhadap masalah yang dialami tetaplah patut menyangka dan/atau patut menduga bahwa perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan secara (“Proforma”) “Pura-pura” dan atau disebut “semu” sebagai “Kamuflase” yang berarti Perbuatan hukum Jual beli dengan itikad buruk ( Bad faith ) dikarenakan tidak terpenuhinya tiga unsur yaitu, tunai, riil dan terang dan dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan, penggelapan dan/atau merupakan bagian dari praktik-praktik Mafia Tanah.

Pertama; Terlapor menjual tanah yang sudah tidak dipunyai lagi sejak tahun 2015 yang lalu, Kedua; Oknum Kepada Desa telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dimiliki oleh orang lain, Ketiga; Kedua belah pihak tersebut telah mengetahui bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh Terlapor terhadap Oknum Kepala Desa tersebut telah didayagunakan oleh Pelapor, sehingga hal itu sangat bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan dapat dikategorikan perbuatan “melawan hukum” (Onrechtmatige daad dan atau “melawan hak”, yang secara jelas telah merugikan Pihak Pembeli yang beritikad baik).

Berdasarkan laporannya kepada pihak yang berwenang terkait adanya dugaan praktik tindak pidana mafia tanah, kini pelapor telah menyerahkan lebih dari 25 Alat bukti-bukti tertulis yang lebih berbobot sebagai beban pembuktian dan/atau lebih dapat dipercaya serta meyakinkan jika dibandingkan dengan bukti lainnya, bukti-bukti pelapor yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa (Preponderance of evidence) yang dilakukan oleh sindikat Mafia Tanah yang merugikan pelapor.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10)2021. Dalam Agenda pemberantasan “Mafia Tanah” akan terus dilakukan oleh jajarannya bersama kementerian/lembaga terkait; menjalin kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

“Kita akan terus monitor, “Tidak boleh Mafia tanah itu menang,” dan jika ada oknum staf ATR/BPN yang terlibat praktik kolusi dengan sindikat Mafia Tanah maka pasti akan dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana hingga dipecat secara tidak hormat, dan pada kamis 31/03/2022 Sofyan Djalil juga menyampaikan, jika pihaknya ada yang terbukti memuluskan rencana mafia tanah, maka tidak segan-segan yang bersangkutan diberikan tindakan keras, “Orang BPN yang terlibat kita hukum, Notaris atau PPAT yang terlibat kita pecat, karena itu mengkhianati kepercayaan publik,” Tegasnya.

Bahwa pada angka Romawi III huruf (g) Petunjuk Teknis Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah berbunyi; “Pemufakatan jahat yang dilakukan dalam Akta otentik/surat keterangan oleh mafia tanah dengan melibatkan Pejabat Umum (Notaris/PPAT/Camat/Lurah/Kades) yang mengakibatkan konflik dan perkara tanah yang berdimensi luas”.

Dalam menghadapi kasus ini Pelapor menyatakan Statementnya bahwa; “Kecurangan secepat kilatpun tidak akan pernah mengalahkan kebenaran” dan Pelapor sangat yakin bahwa Aparat Penegak Hukum ( APH ) sudah profesional dan proporsional menangani kasus tersebut sehingga dapat dipastikan akan berhasil membongkar sindikat Mafia Tanah ini, baik pemilik pertama terbukti melakukan penipuan dan penggelapan maupun oknum Kepala desa tersebut terbukti menadah barang hasil tindak pidana penipuan atau pencurian maka jika merujuk dari sumber penemuan hukum ( kaidah hukum Mahkamah Agung ) yang mengkontruksikan bahwa; “Mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”.

Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”. Dengan demikian Tindak Pidana Penadahan dan Tindak Pidana Pencurian merupakan delik yang berbeda/terpisah/berdiri sendiri yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda pula, unsur-unsur tindak pidananya pun berbeda, jadi walaupun tindak pidana penadahan tersebut pencurinya belum diketahui maka berkas perkara dapat dinyatakan P-21 oleh Penuntut Umum terkait ( penadahannya ) Jika pencurinya diketahui hanyalah untuk mempermudah pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan namun hal tersebut tidak Mutlak.

Menurut pendapat hukum Penyidik senior di Polda Jatim siapapun yang terlibat dalam praktik mafia tanah berlaku pasal 55 yaitu pasal penyertaan dalam tindak pidana yaitu; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut; dan terlebih lagi jika yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hak tersebut adalah seorang oknum kepala desa sehingga dapat pula dikenai pasal 424 KUHP yang berbunyi; Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak hak pakai Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(Tim)

 49,745 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

Close Ads X