Muh. Reza S.STP, M.Si, Kabid Pendapatan-2 BKD – Pengusaha dan Warga Depok Dimurahkan Lunasi Piutang Pajak Bumi Bangunan 2021-2023

Pelopor.Net - 10 Januari 2023 - 13:47 WIB
Muh. Reza S.STP, M.Si, Kabid Pendapatan-2 BKD – Pengusaha dan Warga Depok Dimurahkan Lunasi Piutang Pajak Bumi Bangunan 2021-2023
Keterangan foto : Muhammad Reza S.STP, M.Si Kabid Pendapatan memberikan kebijakan kemurahan potongan berbagai nilai tagihan PBB tagihan tahun 2021-2023 bagi pengusaha juga warga Kota Depok  (Pelopor.Net)
|
Editor

Depok – Pelopor.net – ‎Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota yang membidangi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memberikan kemurahan potongan berbagai nilai tagihanya jika melunasi tagihannya. Kebijakan ini untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tagihan tahun 2021-2023 bagi pengusaha juga warga Kota Depok yang melunasi berbagai tunggakan piutang tagihannya. Demikian dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan-2 BKD Kota Depok, Muhammad Reza S.STP, M.Si kepada Pelopor.net di Balaikota Depok, baru-baru ini.

Menurutnya, kebijakan potongan tagihan pajak PBB terhutang tersebut, dalam upaya memberikan kemurahan dan keringanan sebagai peduli bagi pengusaha maupun warga Kota Depok yang terdampak krisis keuangan akibat dampak kebijakan bencana pandemi wabah virus corona Covid ’19 dan varian mutasi virusnya sejak awal tahun 2020 hingga saat ini.

“Diharapkan keringanan beban kesulitan biaya pengusaha dan warga masyarakat, dengan potongan tagihannya bisa mampu melunasi tagihannya yang setiap tahun meningkat nilai tagihan piutang PBB nya,” ujar Mohammad Reza.

Dijelaskan, beberapa potongan keringanan yang bisa dimurahkan tagihannya, diantaranya denda terhadap pajak terhutangnya yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. “Misalnya, pengusaha atau warga masyarakat kota depok yang telah menungak beberapa tahun. Akan dibebaskan semua dendanya, hanya membayar lunas seluruh tagihan sesuai total piutang SPPT PBB nya,” katanya meyakinkan.

Selain itu, lanjut Reza, jika pengusaha atau warga yang akan menjual tanah dan bangunannya harus melunasi seluruh tunggakan piutangnya. Dalam hal ini, juga dibebaskan dendanya yang terjadi akibat tunggakannya.

“Berapa pun nilai denda akibat tunggakan piutangnya, akan diberikan kebijakan bebas denda piutang pajak PBB, walau telah terjadi beberapa tahun menunggak tagihan PBB,” ujar M. Reza.

Kabid Pendapatan-2 BKD Kota Depok juga menjelaskan, ‎bahwa kebijakan tersebut juga berlaku bagi pengusaha atau masyarakat yang akan menjual tanah dan bangunannya.”Namun, pemberian bebas seluruh denda piutang PBB nya, pelunasa‎nnya harus dilakukan sebelum dilakukan eksekusi transaksi jual beli tanah dan bangunannya,” katanya.

Menurut data yang diperoleh pelopor.net Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB dan BPHTB merupakan penyelamat keuangan daerah dari dana yang diperlukan dalam kas daerah. Nilainya bisa mencapai sekitar 70-90 persen lebih dari total target total seluruh sumber PAD yang ada; diantaranya dari pajak hotel dan restoran, pajak pengujian kendaraan bermotor, pajak dan retribusi parkir, pajak reklame, retribusi IMB, terminal, kios pasar dan banyak lainnya yang dikenakan retribusi serta pengelolaan aset daerah di berbagai dinas, kantor dan lembaga unit Badan Usaha Milik Daerah.

Sejak belasan tahun, sumber PAD Kota Depok sangat banyak. Selain dari PBB dan BPHTB setiap tahun juga ada termasuk PAD lainnya, bagi hasil pajak kendaraan melalui samsat dan pendapatan Sah lainnya. Tapi, hanya sekitar Rp. 1,3 triliun setiap tahunnya yang 70-90 persen lebih dari bidang pendapatan-2.

Tampaknya, BKD hanya andalkan bidang pendapatan-2 harus tetap capai target lebih, agar kas daerah selalu sehat. Sedang bidang lainnya di pendapatan-1, retribusi, aset dan lainnya, tampak belum inovatif dan kreatif meningkatkan PAD sesuai potensi yang ada. (zis).

 306 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

IKLAN

IKLAN

IKLAN

Close Ads X