Ning Ita Bersama Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Se-Jatim Hadiri Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jatim

Pelopor.Net - 16 September 2022 - 12:59 WIB
Ning Ita Bersama Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Se-Jatim Hadiri Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jatim
 (Pelopor.Net)
|
Editor

PELOPOR.net – Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasri bersama Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD se-Jawa Timur menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (15/9/22).

Dalam rakor yang juga dihadiri Ketua KPK RI, Komjen Pol. Firli Bahuri tersebut, seluruh Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD yang hadir diajak untuk menyatukan semangat dan tekad untuk menghindari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan bahwa rakor ini merupakan forum penguatan hulu hilir pencegahan tindak pidana korupsi di Jawa Timur.

Menurutnya, pencegahan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan oleh KPK sendiri, melainkan harus melibatkan semua pihak termasuk penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik pihak eksekutif dan legislatif.

“Ini dalam rangka mengkoordinasikan eksekutif dan legislatif di seluruh Kabupaten/Kota dan provinsi, menurut saya konsolidasi itu penting, baik dalam konsolidasi program, anggaran, maupun komitmen bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengajak seluruh kepala daerah untuk menjaga amanah yang telah diberikan dan mengawal berjalannya proses pemerintahan di daerah masing-masing.

“Ini adalah forum amar makruf nahi mungkar, dan mari ber fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan,” imbuhnya.

Dalam forum ini ketua KPK RI Firli Bahuri memberikan pengarahan terkait titik-titik rawan tindak pidana korupsi, kewaspadaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta upaya pencegahan korupsi lainnya.

Ia berpesan kepada seluruh Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD yang hadir, bahwa titik-titik rawan tindak pidana korupsi harus dihindari. Mulai dari tahap perencanaan, tahap pengesahan, implementasi dan pengawasan. Termasuk juga titik-titik yang rawan terjadinya korupsi mulai dari pemberian izin, pengadaan barang dan jasa, maupun reformasi birokrasi.

“Tidak boleh ada satu rupiah pun anggaran dalam RAPBD itu di luar dari tujuan pembangunan nasional maupun tujuan nasional itu sendiri,” pesannya.

Sementara itu Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto yang turut hadir dalam forum tersebut menyambut baik rakor Program Pemberantasan Korupsi yang digelar oleh Pemprov Jawa Timur. Menurutnya melalui rakor ini dapat menyatukan semangat dan tekad untuk menghindari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dari hulu hingga hilir.

“Tentu kami menyambut baik, dengan adanya konsolidasi seperti ini kita saling mengingatkan, dan bergandeng tangan, bersama-sama mewujudkan Indonesia bebas korupsi,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya juga telah dikumpulkan para kepala desa dan inspektur untuk mendapat pengarahan dari KPK RI.

Dalam kesempatan kali ini juga dikukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi perwakilan dari seluruh Kabupaten/Kota sebagai langkah mencegah tindak pidana korupsi melalui sisi edukasi dan preventif. (Hardi)

 258 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

Close Ads X