OPD Di Sampang Berbagi Tugas, Sosialisasi PPKM Darurat Sesuai Tupoksi

  • Bagikan
Petugas dari Diskopindag Sampang mengedarkan Surat Pemberitahuan Pedoman PPKM kepada Karyawan Toko modern

SAMPANG, PELOPOR.NET – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sampang Madura Jawa Timur serempak mensosiali sasikan Pedoman Pemberlakuan Pembata san Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terbatas Covid-19 sabtu 3/7

Sosialisasi oleh Perwakilan dari OPD tersebut sasarannya di sesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing masing

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdaga ngan (Diskopindag) menerjunkan Tenaga Pendamping Pengembangan Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro (TP2BKUM)

11 pendamping Diskopindag ini serempak mensosialisasikan pedoman PPKM di wilayah 14 Kecamatan sabtu 13/7

Untuk Kecamatan Sampang karena segmen sasarannya cukup luas TP2BKUM di wilayah tersebut dibantu oleh Pendamping dari Kecamatan lainnya
“SK Bupati tentang juknis PPKM sedang dirumuskan, sehingga kami mensosialisasikan pedoman PPKM seperti Inmendagri no 15 tahun 2021 dan Perbup no 53 tahun 2020 serta menyebarkan Surat Pemberitahuan pedoman PPKM khusus Pelaku Usaha,” ujar Faisol Muttaqin (TP2BKUM Banyuates) bersama Makmun Wahyudi, Moh Zammil dan Yayuk Mutia Dani usai membantu penyebaran Surat Pemberitahuan Diskopindag di wilayah Kecamatan Sampang sabtu malam 3/7

Disebutkan para Pelaku usaha yang menjadi sasaran yakni Pelaku Usaha seperti PKL, Pengelola Rumah makan minuman, Cafe, Toko modern, Swalayan dan Toko Kelontong

Dijelaskan dalam Surat Pemberitahuan Diskopindag yang merujuk kepada pedoman PPKM, Pelaku usaha dibatasi aktivitasnya sampai pukul 20.00 wib mulai tanggal 3 – 20 Juli 2021

Kemudian diwajibkan mengenakan masker, menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan menyediakan tempat cuci tangan, sedapat mungkin menyemprotkan disinfektan di area lokasi usaha

Bagi PKL serta Rumah makan tidak melayani makan dan minum di tempat namun dibungkus dan dibawa pulang

Sedangkan bagi Pengelola Toko modern, Swalayan dan Toko Kelontong hanya melayani maksimal 50 persen pengunjung atau pembeli

Konsekwensi dari pelanggaran yang dilakukan bisa berupa teguran lisan dan tertulis, pencabutan sementara operasional dan pencabutan ijin usaha

Tindakan terakhir secara administrasi berupa denda maksimal 10 juta

Ditambahkan, Untuk perkara penindakan bagi yang melanggar akan dilakukan oleh OPD lain sesuai tupoksinya

Dihari yang sama Diskominfo melalui Bidang yang menangani melakukan siaran keliling seputar PPKM dan pedoman yang wajib di patuhi. (det/hsn)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *