Penerapan PPKM Darurat, Polda Jatim Melakukan Pengendalian dan Pembatasan Mobilitas Masyarakat

  • Bagikan
Penerapan PPKM Darurat, Polda Jatim Melakukan Pengendalian dan Pembatasan Mobilitas Masyarakat
Penerapan PPKM Darurat, Polda Jatim Melakukan Pengendalian dan Pembatasan Mobilitas Masyarakat

Surabaya, Pelopor.net – Dalam pelaksanaan PPKM Darurat yang di mulai tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Jajaran Polda Jatim melakukan pengendalian mobilitas masyarakat. Sementara Jawa Timur ada 7 (tujuh) titik perbatasan antar Provinsi dan ada 82 titik pengendalian antar Rayon juga di Kabupaten.

Apa yang akan dilakukan untuk perbatasan antar Provinsi? Yaitu untuk dilakukan pengecekan yang masuk ke wilayah Jawa Timur. Yang dicek adalah bebas Covid19, yakni Antigen 1 x 24 jam dan harus mempunyai keterangan keperluan masuk ke Jatim.

” Jika seseorang ini tidak bisa menunjukkan hasil Antigen dan Surat Keterangan, maka petugas akan meminta agar masyarakat kembali ke tempat asalnya,” tutur Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Latif Usman, SH., M.Hum.

Karena kini sedang dilaksanakan PPKM Darurat, sehingga seluruh tempat Wisata di Surabaya dan di wilayah Jawa Timur, sementara waktu ini ditutup. Selain itu tempat Ziarah ditangguhkan, selama masih PPKM Darurat tersebut.

” Bahkan untuk Angkutan Umum seperti Bus, antar Provinsi yang perjalanan dari Jakarta ke Jatim. Maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri, maka penumpang Bus maksimal 70 persen dan bagi penumpang wajib membawa hasil Rapid Antigen,” ujar Latief Usman.

Sementara untuk pengendalian antar Rayon, di bagai menjadi 7 (tujuh) Rayon, yaitu Surabaya Raya, Malang Raya, Madiun Raya, Madura Raya, Tapal Kuda Raya, Tuban Raya dan Bojonegoro Raya.

” Disamping 7 Rayon juga ada peraturan Perwali dan Perbup. Yang mengharuskan orang masuk ke Kabupaten harus dilakukan pengecekan,” kata Latief Usman.

Maka di setiap batas kota akan di dirikan Pos Pembatasan Mobilitas. Dimana petugas akan melakukan kegiatan Rekayasa Jalan maupun Penutupan Jalan dan juga akan melakukan Patroli. Dimana tempat itu menjadi konsentrasi terhadap masyarakat berkumpul, sehingga harus di tutup.

” Seperti di Alun-alun, Taman Bungkul, Jalan Darmo, Tunjungan, Tugu Pahlawan, dan tempat lain seperti Pasar maupun Mall dan Restoran harus sesuai dengan PPKM Mikro Darurat,” tegasnya.

Ada 75 titik Pembatasan Mobilitas yang tersebar di 39 Kabupaten/ Kota dan 86 Pos Pengendalian. Bahkan kegiatan lainnya akan dilakukan Edukasi, Sosialisasi maupun Penegakan Protokol Kesehatan yang sudah di Maping,” pungkas Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Latief Usman. (BERTUS).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *