Pengaduan Warga Di Tindak Lanjuti Komisi B DPRD Surabaya

Pelopor.Net - 22 Maret 2022 - 18:19 WIB
Pengaduan Warga Di Tindak Lanjuti Komisi B DPRD Surabaya
 (Pelopor.Net)
|
Editor

PELOPOR.net – Surabaya – Hearing Komisi B DPRD Surabaya yang menindak lanjuti pengaduan warga terkait dan pelayanan PGN (Perusahaan Gas Negara) tentang penambahan PPN 11%. Senin, 21/03/2022.

John Thamrun komisi B DPRD Surabaya mengatakan, sebetulnya harga itu tidak naik, tapi ada penambahan PPN (Pajak Pertambahan Nilai )sebesar 11% sesuai dengan undang undang yang sudah berlaku.

Hanya permasalahan ada di deposito yang menjadi tanda tanya, yang mana deposito itu seharusnya disosialisasikan pada awal pemasangan instalasi, namun oleh pihak PGN sampai hari ini tidak tersampaikan “jadi disampaikan itu setelah terjadi keterlambatan pembayaran atau penungakan pembayaran,”kata Jhon Thamrun.

Ia juga menyampaikan, selayaknya PGN itu memberikan satu kebijakan apalagi dimusim pandemi seperti sekarang, yaitu memberi kelongaran kepada masyarakat, terutama pada deposito. Sebetulnya deposito itu bisa karena itu bukan merupakan suatau peraturan perundang undangan. ” saya pikir PGN itu bisa memberikan kebijaksanaan bahwa deposito itu dihilangkan sehingga itu bisa meringankan masyarakat dalam musim pandemi ini,”ucapnya.

Untuk masalah deposito yang tidak tersosialisasikan John Thamrun juga menjelaskan, setiap BUMD itu mempuyai kebijakan, jadi kalau kita bicara tentang perundang undangan mungkin itu tidak ada, tapi itu juga tidak melangar peraturan karena itu juga sifat kebijakan dan perlu diketahui BUMD itu sendiri juga mencari sebuah keuntungan.

“tapi kita tidak melihat dari sisi itu, kita melihat saat ini adalah kebutuhan masyarakat di musim pandemi saat ini masyarakat cukup susah, oleh karena itu kami mengharap PGN menghilangkan deposito itu sebagai BUMN berpihak pada masyarakat,”ujarnya.

Sosialisasi untuk PPN 11% Jhon Thamrun juga mengatakan, menurut dari pihak PGN sudah, tapi sosialisasi ini mungkin kurang dilakukan,terbukti dari apa yang di sampaikan oleh Camat dan dari pihak perwakilan masyarakat tadi, mungkin kurang merata kurang banyak untuk sosialisasinya.

“Jadi PGN itu seharusnya melakukan sosialisasi bukan hanya pada saat sekarang, tapi mulai terbit di lakukan berulang ulang kali.Sehinga ada sebuah kesan bahwa sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat sampai hari ini itu kurang,”katanya.

“Harapan kami mendorong PGN untuk melakukan sosialisasi untuk berkepihakan pada masyarakat,”ucapnya.

Sementara itu Arif Nurahman dari PGN mengatakan bahwa yang pertama akan ada pemberlakuan PPN 11% yang merupakan tindak lanjut dari undang undang harmonisasi peraturan perpajakan no 7 tahun 2021, dimana harga gas terkena PPN yaitu di tanggal 1 april 2022.

Ia juga menyampaikan, sedangkan yang kedua melakukan audensi dengan DPRD Kota Surabaya perihal implementasi jaminan pembayaran dimana dulu kita melakukan audensi dan meberikan relaksasi kepada masyarakat penguna gas ini yang ada masalah jaminan pembayaran, boleh melakukan cicilan selama 6 kali sampai bulan juni 2022.

“Perlu diketahui harga dasar lebih murah yaitu Rp 4250. Artinya secara benefit pendapatan merekapun bisa melakukan pembayaran gas lebih murah di bandingkan dengan tabung elpiji subsidi atau non subsidi lainya,”katanya.

Mereka boleh mencicil jadi tidak harus bayar cash semua dan nilai nominalnya bervariatif karna tidak bisa di pukul rata karena tergantung rata rata pemakaian, maka oleh karena itu kami akan melakukan sosialisai dengan pemerintah setempat dalam arti pak Camat, pak Lurah, Rw,LPMK.

(Jack)

 264 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

Close Ads X