Proyek Pembangunan Gapura Didesa Tumpang Krasak Diduga Memakai Dana Siluman

Pelopor.Net - 5 Desember 2022 - 14:26 WIB
Proyek Pembangunan Gapura Didesa Tumpang Krasak Diduga Memakai Dana Siluman
 (Pelopor.Net)
|
Editor redaksi

PELOPOR.net – Kudus – Proyek Pembangunan Gapuro Didesa Tumpang Krasak kecamatan jati kabupaten kudus, tidak ada plang papan proyek yang menerangkan pekerjaan swakelola atau oleh perusahaan mana, nilai proyek dan target selesai pengerjaan proyeknya. Patut diduga pekerjaan ini ada indikasi KKN atau Proyek Siluman, karena tanpa papan informasi.

Pembangunan Gapura Didesa Tumpag krasak dengan nilai Nol Rupiah Rp. 0,00 dan hampir mencapai 80% di lokasi proyek tersebut ditemukan tidak terlihat ada papan plang proyeknya, belum diketahui, apakah ini sengaja atau memang lupa.

Meski kadang dipandang sebelah mata. Bukan hanya tidak ada papan nama bahkan diduga, adanya kejanggalan dalam pekerjaan proyek tersebut.

kades tumpang krasak(Sarjoko) saat dikonfirmasi awak media lewat telpon genggam menuturkan,Ini kontraktornya sudah saya beritau terkait papan,dan ternyata sudah di pesan dan besok di pasang, jelasnya

sementara itu salah satu warga desa tumpang krasak saat dimintai tanggapan mengatakan,
“justru saya gak tau mas terkait proyek tersebut di anggarkan dari mana, ungkangnya

disisi lain,Bari selaku pengamat kebijakan keterbukaan informasi publik menjelaskan saat di mintai tanggapan terkait proyek tersebut sudah dijelaskan dasar hukum
“pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya.

Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.

Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi. Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan. Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal. pungkasnya.

 

(Angga)

 537 Pembaca,  3 Hari ini

Tinggalkan Komentar

Close Ads X