Surat Kesepakatan perdamaian adat koalisi ormas dayak kalteng dan TBBR di Kota Palang Karaya

Pelopor.Net - 31 Maret 2022 - 15:00 WIB
Surat Kesepakatan perdamaian adat koalisi ormas dayak kalteng dan TBBR di Kota Palang Karaya
 (Pelopor.Net)
|
Editor

PELOPOR.net – PALANGKA RAYA – Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami masing -masing :

Nama : DUCUN HELDUK UMAR, SE dan BAMBANG IRAWAN S.ST.Pi; jabatan Ketua dan Sekretaris Koalisi Organisasi Masyarakat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah.
Selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA).

Nama: RAMANG dan JON PERIHARD: jabatan : Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang
TARIO BORNEO BANGKULE RAJAKNG (TBBR) Kota Palangka Raya.
Selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

PIHAK I (PERTAMA) dan PIHAK II (KEDUA) bersepakat dihadapan Damang Kepala Adat Rakumpit
HARIGATO dan Damang Kepala Adat Jekan Raya Drs. KARDINAL TARUNG bertindak sesuai fungsi DAMANG antara lain sebagai PENENGAH dan PENDAMAI.

Bahwa PIHAK I (PERTAMA) dan PIHAK II (KEDUA) bersama-sama dengan semangat Rapat Damai Tumbang Anol 1894 melaksanakan Perdamaian Adat aplikasi dari pada nilai-nilai kehidupan jalan menuju kedamaian hati, keharmonisan, perdamaian cinta kasih, menghargai kemanusiaan,
Keberagaman, keseimbangan hidup dengan alam, toleransi dan sejenisnya dengan butir-butir
Kesepakatan :

1. Menghargai keberadaan masing-masing sebagai unsur aliran dan paham, sebagai penjaga petak danum Dayak menyangkut bentuk abstrak yang berbeda sepanjang untuk keserasian dan keseimbangan; bersama melakukan analogi atas ciri-ciri tradisi Dayak, terutama dalam teologi dan mitologi, agama dan atau kepercayaan yang dengan demikian menegaskan sebuah kesatuan pendekatan yang melandasinya memungkinkan untuk berlaku inklusif.

2. Menerima pelaksanaan Perdamaian Adat oleh Damang Kepala Adat yang kedudukkannya berdasarkan histori oppinion (pendapat sejarah) memiliki kedudukkan sebagai peace keeper (penjaga perdamaian); bersifat berdaulat, mandiri, merevitalisasi dan mereposisi Kebudayaan Dayak memaknai ungkapan “hidup beradat”
Bahwa hidup beradat mengandung tiga Citra Sikap, yaitu :

2.1. Citra Sikap Sembah; menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa – harmonis hubungan dengan Tuhan.
2.2. Citra Sikap Hormat; hormat dan patuh pada leluhur, hormat dan patuh kepada orang Tua – harmonis dengan sesama.
2.3. Citra Sikap Santun; hormat dan patuh pada Negara – harmoni hubungan dengan Negara dan Pemerintah.

3. PIHAK I (PERTAMA) dan PIHAK II (KEDUA) menerima keberadaan Hukum Adat dan Kedudukkannya dalam tata Hukum Nasional. Hukum Adat yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan Adat istiadatnya dan pola sosial budayanya dengan mengindahkan Damang sebagai Kepala Adat, Pimpinan Adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yang berwenang menegakkan Hukum Adat.

4. PIHAK I (PERTAMA) dan PIHAK II (KEDUA) tidak akan mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal setempat dengan bersikap dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung dan senantiasa membangun komunikasi dengan para pihak, diayomi oleh Pimpinan Adat setempat.

5. PIHAK I (PERTAMA) dan PIHAK II (KEDUA) dalam kegiatan demonstrasi yang bersifat mengerahkan orang banyak, tidak akan membawa senjata tajam, kecuali senjata tradisional Dayak dalam kegiatan dan berhubungan dengan yang bersifat ritual Adat membawa Mandau sebagai entitas Dayak dan atau sebagai atribut yang diatur secara jelas dalam AD/ART Ormas yang bersangkutan.

6. PIHAK I (PERTAMA) dan PIHAK II (KEDUA) dengan Perdamaian Adat ini menerima penyelesaian Konkrit dan Tunai.
Konkrit; artinya memiliki landasan hukum hubungannya dengan kepastian hukum, Tunai; artinya memenuhi dan terpenuhinya syarat-syarat di dalam ritual Adat Perdamaian, yaitu netes hinting bunu (tidak menyimpan dendam); saling memaafkan; tampung tawar dan Pesta Adat.

7. Jika salah satu Pihak, baik PIHAK I (PERTAMA) maupun PIHAK II (KEDUA) ingkar dari pada kesepakatan ini, maka yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi Adat dan sanksi Hukum Nasional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian Adat ini mere

 879 Pembaca,  6 Hari ini

Tinggalkan Komentar

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

Close Ads X